Lombok Barat (Inside Lombok) – Kasus siswa yang diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih ditemukan. Hal ini menjadi catatan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih memperhatikan menu sebelum didistribusikan ke siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali, mengatakan bahwa pemberian MBG ini salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga untuk mendukung program tersebut maka pelayanan kepada siswa harus maksimal dan tetap memperhatikan kualitas makanan.
Pemerintah pusat sudah memiliki standar dalam pelayanan MBG ini. Standar ini juga harus diikuti oleh seluruh SPPG. Bahkan Muhali mengancam akan menutup dapurnya. “Kalau tidak melibatkan ahli gizi di sana, kita juga tutup dapurnya,” katanya.
Ia mengatakan, Komisi IV DPRD Lobar berencana untuk memanggil dapur MBG yang saat ini sudah beroperasi. Pemanggilan ini nantinya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dilapangan. Hal ini juga sebagai salah satu cara pihak legislatif mencegah adanya makanan tidak layak konsumsi diterima para siswa. “Kita sudah ada rencana panggil mereka. Termasuk urusan dari pusat itu juga. Jadi biar kita sama – sama kawal asa cita bapak presiden ini,” katanya.
Ditegaskannya, Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Barat akan turun langsung ke beberapa dapur MBG. Pemantauan yang akan dilakukan nanti secara acak untuk melihat aktivitas di pembuatan makanan tersebut.
Komisi IV DPRD Lobar juga meminta jadwal pasti pendistribusian MBG kepada peserta didik. Tidak hanya waktu pendistribusian, Muhali juga menekankan makanan yang didistribusikan harus tepat sasaran, yaitu kepada para peserta didik. “Misalnya ada siswa tidak masuk sekolah nanti itu jadi mubazir. Atau anak yang berhenti sekolah tapi tetap diberikan. Ini untuk mengefektifkan anggaran itu. Sekolah harus lebih teliti memberikan data,” ungkapnya.
Terkait beberapa usulan yang diterima untuk mengganti makanan siang bergizi gratis dengan uang tunai atau bahan mentah tetap ditampung. Dan usulan ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat sebagai cara lain dalam pendistribusian MBG kepada siswa. “Apa yang menjadi perintah tetap kami amankan di bawah (daerah red),” katanya.
