Lombok Barat (Inside Lombok) – Optimalisasi pengolahan sampah menggunakan teknologi Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang dilakukan Pemerintah Daerah Lombok Barat mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Keraguan muncul terkait efektivitas pengolahan dan skala prioritas penggunaan anggaran pengadaan dua unit mesin Masaro yang mencapai Rp10 miliar.
Komisi III DPRD Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau langsung operasional fasilitas pengolahan sampah tersebut. Sidak dilakukan guna memastikan kesesuaian antara nilai investasi dengan hasil pengolahan sampah yang dihasilkan bagi masyarakat Lombok Barat, mengingat kapasitas mesin disebut hanya mampu mengolah maksimal 20 ton sampah per hari.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, menyampaikan kegelisahannya usai melihat langsung kinerja mesin Masaro di lapangan. Ia menilai kapasitas tersebut belum sebanding dengan total volume sampah harian di Lombok Barat.
“Kami melihat kapasitas mesin pengolahan sampah ini sangat terbatas, hanya mampu memproses maksimal 20 ton per hari. Jika kita bandingkan, 20 ton itu hanya setara dengan muatan tiga truk sampah saja,” kritik Fauzi di sela-sela kunjungan, Kamis (08/01/2026).
Selain kapasitas, DPRD juga menyoroti efisiensi operasional, khususnya kebutuhan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 20 orang untuk mengoperasikan mesin tersebut. Meski demikian, Fauzi menyatakan pihaknya tetap memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan efektivitas teknologi ini.
“Tentu kita mendukung upaya Pemda dalam mencoba teknologi baru. Harapan kita bersama program ini bisa menjadi solusi nyata. Namun, jika ingin benar-benar efektif meratakan penanganan sampah, setidaknya harus ada satu fasilitas serupa di setiap kecamatan,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat, Lalu Irwan, juga menyampaikan catatan kritis terkait dukungan ekosistem pengelolaan sampah. Ia menilai teknologi tidak akan berjalan maksimal tanpa pemilahan dari sumber.
“Operasional alat saat ini sangat terkendala oleh perilaku masyarakat yang belum memilah sampah. Kami masih melihat ada besi dan bata yang ikut masuk. Ini membuktikan bahwa edukasi di tingkat bawah masih sangat lemah,” ketus politisi Gerindra asal Gerung tersebut.
Komisi III DPRD Lombok Barat juga menyoroti keberlanjutan ekonomi dari produk akhir Masaro berupa kompos yang belum memiliki kepastian pasar. DPRD mendorong agar pemerintah daerah memikirkan distribusi dan pemanfaatan produk tersebut agar tidak menumpuk. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran Rp10 miliar ini disebut akan terus dilakukan, terutama untuk memastikan pengelolaan sampah di wilayah padat seperti Narmada dan Lingsar berjalan optimal.
