Mataram (Inside Lombok) – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencatat ada lebih dari 40 paket proyek milik Pemda Lobar belum dibayarkan ke kontraktor. Pembayaran pun diharapkan segera dilakukan, mengingat kondisi kontraktor saat ini disebut memprihatinkan.
“Di Lobar proyek tahun 2022 di APBD murni. Paket yang dikerjakan 20 kontraktor di Gapensi Lobar dengan 40 paket lebih belum terbayar,” ujar Ketua Gapensi Lobar, Nurzaini, Jumat (21/7).
Dikatakan, Gapensi terus mendorong pemda setempat untuk menyelesaikan utang-utangnya. Bahkan sebelum berakhirnya tahun ini diharapkan utang-utang proyek itu sudah dapat diselesaikan. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dengan Pemkab Lobar terkait utang proyek ini.
“Rencananya akan dibahas pada pembahasan APBD Perubahan. Antara Agustus atau September sudah terbayar. Kita berharap sesuai deadline itu. Ini utang pemerintah daerah, bukan utang bupati. Jadi harus diselesaikan oleh pemerintah daerahnya,” tuturnya.
Diterangkan Nurzaini, pembayaran perlu segera dilakukan lantaran kontraktor sudah kehabisan modal menalangi proyek pemerintah yang dimenangkan. “Kami berharap utang ini juga dibayar dalam APBD Perubahan Pemda Lombok Barat. Kita deg-degan ini, dampaknya jelas yang tadinya kita cari untung malah buntung,” bebernya.
Dikatakan, utang kepada kontraktor ini harus menjadi perhatian pada pembahasan APBD Perubahan Lobar. Agar tidak memperparah keadaan kontraktor yang melaksanakan paket tersebut.
“Rata-rata kontraktor yang mengerjakan proyek ini kan pengusaha-pengusaha kecil. Pembiayaan digunakan sebagai talangan mengerjakan proyek adalah pendanaan dari pihak luar. Sehingga sekarang malah utang saja ndak bisa tertutup itu,” ungkapnya. (dpi)
