Lombok Barat (Inside Lombok) – Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini disebut masih cukup besar, mencapai ribuan unit. Bupati Lobar, Fauzan Khalid pun mengakui hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah yang belum terselesaikan.
“Kita memang masih punya banyak PR, bahkan untuk rumah kumuh saja, itu kita (Lobar) angkanya sekitar 6-7 ribuan,” ungkap Fauzan saat ditemui di Kediri, Jumat (22/09/2023).
Menurutnya, penanganan RTLH di NTB secara umum terus berjalan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial NTB sendiri, jumlah RLTH di NTB disebut mencapai sekitar 700 ribu unit, termasuk jumlah yang di Lobar.
“Dari sisi pemerintah sendiri, itu rata-rata bisanya 300-400 (unit diperbaiki) per tahun. Jadi kalau tidak ada bantuan dari pihak luar, 15 tahun kita baru bisa selesai untuk rumah kumuh (di Lobar),” terangnya.
Terkait upaya mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu dan tak sanggup untuk membangun rumah, Pemda Lobar pun berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, bersama TNI dan Kepolisian yang juga memiliki program untuk membantu kesejahteraan sosial masyarakat. “Karena itu perlu keterlibatan banyak pihak. Alhamdulillah Kementerian Sosial ikut bantu kita, Polda ikut, teman-teman TNI ikut,” bebernya.
Selain itu, Pemda Lobar juga memiliki peraturan bupati (perbup) yang mewajibkan setiap pengembang perumahan membantu membangun rumah sejahtera terpadu. Khususnya bagi warga kurang mampu yang ada di lingkar perumahan tersebut.
Namun, saat ditanyai soal realisasi dari perbup tersebut, Fauzan mengaku belum sepenuhnya terealisasi lantaran perbup yang dimaksud terhitung masih baru. “Itu salah satunya, salah satu cara kita (untuk menangani RTLH),” pungkasnya. (yud)
