Lombok Barat (Inside Lombok) – Guna memastikan kesiapan Sekolah Rakyat rintisan Sentra Paramita Mataram pasca renovasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Hanggodo turun lakukan kunjungan dan pemantauan langsung. Ia terlihat menyempatkan diri bercengkrama dengan para siswa SMP yang ada di Sekolah Rakyat tersebut. Didampingi oleh Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman dan juga Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Winengan, Dody juga mengunjungi setiap bangunan dan ruangan, untuk memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi.
“Saya berharap, karena ini kita cuma membangun, maintenance-nya nanti dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial di Daerah,” ungkapnya, Senin (14/07/2025). Dijelaskan, Sekolah Rakyat di Sentra Paramita Mataram tersebut saat ini berstatus sebagai sekolah rintisan. Artinya, para siswa yang bersekolah di tempat itu hanya bersifat sementara.
Nantinya, mereka akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang baru yang akan dibangun di wilayah Kuripan, Lobar. “Nanti anak-anak akan dipindah ke Sekolah Rakyat sebenarnya di Kuripan,” terangnya.
Dikonfirmasi terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kuripan tersebut, politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa Sekolah Rakyat itu nantinya akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 9 hektare. Dengan nilai anggaran kurang lebih sekitar Rp200-300 miliar. “Satu sekolah Rp200 miliar sampai Rp300 miliar, tergantung luasannya. Untuk di Lobar sekitar Rp300 miliar,” papar Dody.
Dia pun berjanji bahwa pembangunan Sekolah Rakyat itu akan segera dilakukan, sekitar bulan September mendatang. Yang nantinya diawali dengan groundbreaking. “Tahun 2025 ini sudah mulai dibangun, September sudah mulai groundbreaking. Juni 2026 sudah selesai, wajib,” lugasnya.
Sedangkan, terkait biaya renovasi Sekolah Rakyat di Sentra Paramita tersebut, Kementerian PUPR RI diinformasikan merogoh APBN sekitar Rp5-6 miliar. “Ini yang bangun PUPR, nilai anggaran total Rp100 miliar untuk seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia. Ini (Sekolah Rakyat rintisan Sentra Paramita) renovasi sedang dan ringan. Jadi anggarannya sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar,” pungkasnya.
Dari lokasi yang sama, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman mengaku bahwa kunjungan Menteri PUPR tersebut merupakan kunjungan yang silent dan tiba-tiba. “Ini kunjungan silent, tanpa persiapan. Tapi kita ingin tunjukan bahwa peran PU sangat luar biasa sekali dalam mewujudkan Sekolah Rakyat di Lobar,” ujarnya.
Sejak awal digagas, keberadaan Sekolah Rakyat ini banyak dinilai program mengada-ada. Namun dia mengatakan bahwa hal itu wajar, karena pada awalnya bangunan belum ada, ruang kelas dan lain-lain juga belum ada. “Tapi dalam 60 hari, targetnya bisa membangun dan selesai. Banyak yang khawatir, namun akhirnya kekhawatiran itu tidak terbukti,” ucapnya berbangga.
Arif menjelaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat di Lobar ini bertujuan untuk memutus tali kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dan dia pun memastikan bahwa di Sekolah Rakyat itu tidak ada pengeluaran untuk biaya pendidikan.
“Semua nol, tidak ada biaya pendidikan. Dan saya yakin akan lebih banyak yang sekolah di sini (Sekolah Rakyat, Red), animo masyarakat akan tinggi. Terlebih asrama yang ada membuat masyarakat terkejut dengan fasilitas lengkap. Ada bantal, meja belajar satu-satu, ada lemari juga satu-satu, kamar mandi standar internasional, bahkan ada shower,” bebernya.
Di mana Sekolah Rakyat di Sentra Paramita Mataram itu saat ini terdiri dari 4 ruang kelas yang masing-masing diisi 25 orang siswa per kelas. “Di sini ada 100 orang siswa SMP yang sekolah. Rencana satu tahun di sini, nanti akan dilanjutkan di Kuripan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Lobar, Lalu Winengan menyampaikan bahwa sesuai perintah Bupati Lobar, dirinya sudah menyiapkan lahan seluas 8,8 hektare dari rencana awal 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Lobar.
“Ini sesuai arahan Pak Bupati. Dan ini gawe Dinas Sosial. Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan itu, paling telat September mulai dibangun, Juni sudah bisa dipakai,” kata pria berkepala plontos ini.
Nantinya, Sekolah Rakyat di Kuripan tersebut diharapkan bisa menampung seribu lebih siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang ada di wilayah Lobar. “Karena memang sekolah ini untuk warga yang tidak mampu. Sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang ada di Lobar,” pungkasnya. (yud)
