Lombok Barat (Inside Lombok) – Renovasi sekolah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap dialokasikan setiap tahun. Anggaran renovasi di kabupaten yang dikenal dengan patuh patut patju ini tidak hanya bersumber dari APBN melainkan APBD.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, M. Hendrayadi, kepada Inside Lombok, Selasa (9/9). Ia mengatakan, perbaikan sekolah yang dilakukan berdasarkan laporan dan asesmen yang dilakukan. “Renovasi sekolah di Lobar berusaha kita lakukan. Beberapa sekolah di wilayah pinggir pantai dan pegunungan sudah dilakukan renovasi di awal. Tapi karena keterbatasan anggaran, pada APBD Perubahan kita sudah anggaran untuk beberapa sekolah,” katanya.
Beberapa sekolah yang berada di kawasan pantai dan pegunungan membutuhkan konstruksi khusus. Karena jika angin kencang maka atap sekolah akan cepat rusak. “Kami nanti perlu kerjasama dengan Dinas PU untuk mengasesmen konstruksi apa yang cocok,” ungkapnya.
Jumlah sekolah yang direnovasi tahun 2025 ini yaitu sekitar 33 unit tingkat SMP, 68 unit tingkat SD dan 9 unit TK. Renovasi sekolah di Lobar ini ada yang skala kecil dan besar. Untuk perbaikan skala besar ada beberapa renovasi sekolah dan menggunakan sistem tender. “Kalau revitalisasi yang bersumber dari dana pemerintah pusat di awal tahun ada 5 sekolah dan ditambah tujuh sekolah perubahan. Ini sudah termasuk sekolah swasta,” katanya.
Disebutkan total sekolah yang direnovasi tahun 2025 ini hampir 110 unit sekolah. Perbaikan unit sekolah ini berbeda-beda tergantung dari kondisi bangunan. “Berbeda-beda anggarannya. Ada yang hanya rehab atapnya saja,” katanya.
Perbaikan sekolah ini katanya tidak bisa dialokasikan hanya dalam sekali. Pasalnya jumlah sekolah di Kabupaten Lombok mencapai 400 an unit sehingga harus dialokasikan secara bertahap. “Karena jumlah sekolah kami itu 416 sekolah, termasuk TK, kita tidak bisa sekaligus kita rehab. Makanya secara bertahap. Kegiatan rehab tetap ada setiap tahun di sekolah-sekolah yang berbeda,” tegasnya.
Perbaikan sekolah ini juga dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk meningkatkan pelayanan. Pasalnya, masih banyak sekolah terutama SD di Lobar yang belum memiliki laboratorium. “Kan untuk memenuhi standar pelayanan. Jadi harus ada perpustakaan dan laboratorium,” katanya.
