Lombok Barat (Inside Lombok) – Sengketa lahan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) dengan STIE AMM Mataram tidak kunjung menemui titik terang, meski telah tiga tahun berlangsung. Pemda Lobar pun didorong agar segera mengambil alih lahan seluas 17 are yang saat ini menjadi lokasi berdirinya STIE AMM Mataram tersebut.
Sengketa yang telah beberapa kali melalui proses hukum itu pun sempat menjadi sorotan BPK dan KPK, lantaran Pemda Lobar sebagai pemilik lahan dinilai tidak optimal mengelola. Di mana pada 2021 lalu, penghitungan sewa yang ditetapkan berdasarkan hasil appraisal untuk lahan pemda tersebut sebesar Rp441 juta per tahunnya.
Pejabat Eselon II Kabupaten Lobar pun memberikan dukungan penuh kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya menyelamatkan aset daerah tersebut. “Harus bisa diambil, saya dukung BPKAD untuk terus berusaha ambil aset STIE AMM itu,” kata Lalu Winengan yang saat ini menjabat sebagai Kadis PUTR Lobar.
Dia menilai aset di STIE AMM saat ini cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Walaupun aset tersebut dijadikan untuk kegiatan pendidikan. Namun, keuntungan dari pengelolaan pendidikan di lahan milik daerah tersebut, menjadi milik perorangan.
“Oke ada kegiatan pendidikan, tetapi profit kegiatan pendidikan untuk siapa? untuk person, kalau keuntungan pengelolaan pendidikan untuk yayasan, yayasan siapa?” ketusnya. Jika memang keuntungan dari penggunaan lahan milik pemda selama sekian tahun lamanya itu untuk yayasan. Maka, bisa saja Pemda Lobar akan mempertimbangkannya.
“Kalau untuk yayasan boleh lah, tapi kalau person ngapain dibiarkan. Harus diambil alih bila perlu dihitung sama dengan bayar sewa selama sekian tahun ini,” tegas pria berkepala plontos ini.
Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan pihak terus berupaya untuk mengambil alih aset di STIE AMM tersebut. “Terus kita upayakan untuk ambil alih. Tinggal (tunggu proses) pidana dan perdata, selesai itu. Tunggu momennya saja,” jawab Fauzan singkat. (yud)
