Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemda Lobar tegaskan tak ada unsur booking jabatan dalam seleksi terbuka untuk tiga JPTP (jabatan pimpinan tinggi pratama) yang saat ini lowong. Ketiga jabatan yang lowong itu di antaranya Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
“Boleh-boleh saja orang mempersepsikan (booking jabatan), tapi dengan banyaknya minat yang mendaftar membuat persepsi itu justru tergerus (terbantahkan) dengan sendirinya,” tegas Penjabat (Pj) Sekda Lobar, Fauzan Husniadi saat dimintai keterangan usai menghadiri paripurna di DPRD Lobar, Kamis (08/08/2024).
Ia pun berdalih indikator jika isu itu benar, pastinya yang mendaftar akan minim. Namun, Fauzan menyebut pelamar yang mendaftar bahkan mencapai 19 orang, hingga ada juga yang sampai melamar di dua jabatan. “Di satu jabatan saja bisa sampai 12 orang yang melamar. Kemudian ada 10 orang di jabatan lain dan sisanya ada 8 orang yang melamar,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dengan melihat pimpinan daerah yang saat ini menjabat dinilai profesional dan jauh dari sisi politis. Sehingga proses seleksi terbuka tiga jabatan lowong itu dipastikan akan melihat kompetensi dari pejabat tersebut. “Makanya boleh saja orang berpersepsi itu, tapi nanti kita buktikan di sana (pejabat yang dipilih harus sesuai kemampuan),” tegasnya.
Berdasarkan hasil tahapan seleksi administrasi 19 pelamar telah dinyatakan lulus itu terdiri dari pendaftar untuk pengisian jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM sebanyak 12 orang pelamar. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja 10 orang pelamar dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebanyak delapan orang pelamar.
Pihaknya memastikan seleksi terbuka itu akan berlangsung dengan ketat. Karena tidak hanya melihat dari sisi nilai tes kompetensi saja. Tetapi juga disebut Fauzan, akan mempertimbangkan hasil penilaian rekam jejak 360 derajat pejabat yang bersangkutan. Baik itu dalam kehidupannya di dunia kerja, keluarga, maupun sosialisasi di tengah masyarakat tempat tinggalnya.
“Kalau sekarang kita harus paralelkan semua dengan 360-nya, bagaimana rekam jejaknya. Apalagi eselon II itu sebagai pimpinan, kalau persentasenya (penilaian) itu, 50 banding 50 persen profesional dengan rekam jejaknya itu,” papar mantan kepala BPKAD Lobar itu.
Pihaknya menilai, justru akan percuma jika memilih pejabat yang hanya memiliki kemampuan, namun dari sisi kemasyarakatnya justru tidak baik. Mengingat bahwa seorang pemimpin juga harus bisa mengayomi dan bersosialisasi dengan bawahan dan masyarakat. “Kalau saya lebih baik persentasenya itu (rekam jejak, Red), apalagi ini untuk eselon II,” sambungnya lagi.
Bahkan pihaknya di awal akan langsung menilai bagaimana integritas yang bersangkutan dalam menjalankan program kerja selama 100 hari awal ketika nantinya lolos seleksi. “Yang saya tes itu, makanya yang kita cari yang terseleksi dengan baik. Kalau ada teman-teman (pejabat) yang bekerja sungguh-sungguh memiliki reputasi dan prestasi. Jadi tidak ada pesan-pesanan jabatan,” tegas lagi.
Nantinya pengisian 3 JPTP Lowong itu akan diikuti dengan mutasi pengisian jabatan lowong eselon III dan IV, yang turut terdampak dari proses pengisian 3 JPTP tersebut. Namun untuk pergeseran atau rotasi di pejabat eselon II, Fauzan mengaku belum ada izin untuk melakukan itu. Karena kata dia, izin Mendagri dan KASN itu hanya untuk pengisian jabatan lowong JPTP tersebut. “Baik-baik lah bekerja (eselon III dan IV), tunjukan prestasi,” pesannya. (yud)
