Lombok Barat (Inside Lombok) – Menjelang batas akhir pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dan DPRD belum mencapai kesepakatan. Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengingatkan legislatif agar segera menanggapi dokumen KUA-PPAS yang telah diajukan eksekutif sebelum tenggat waktu berakhir pekan ini.
“Kewajiban Dewan untuk menanggapinya. Dikasih waktu enam minggu,” ujar LAZ, Rabu (12/11/2025). Ia menyebut waktu tersebut dihitung sejak KUA-PPAS diserahkan, dan saat ini periode pembahasannya hampir berakhir. Menurutnya, momentum ini menjadi krusial karena akan menentukan arah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun depan.
LAZ menegaskan, jika kesepakatan dengan DPRD tidak tercapai hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan R-APBD berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang telah diajukan. “Secara aturan, begitu (batas waktu berjalan) sejak masuk KUA-PPAS. Mau enggak ada kesepakatan, saya akan masukkan R-APBD sesuai dengan tahapan,” tegasnya.
LAZ menilai proses pembahasan di legislatif saat ini terlalu cepat masuk ke ranah teknis, padahal KUA-PPAS masih berisi kerangka kebijakan umum dan plafon anggaran makro. “KUA-PPAS ini plafon utama, bukan teknis,” jelas mantan Dirut PDAM Giri Menang itu. Ia mengingatkan bahwa rincian teknis seperti alokasi program dan belanja pegawai baru akan dibahas pada tahap R-APBD.
“Jangan terus terlalu loncat ke yang teknis,” imbuhnya. Menurutnya, pembahasan yang tidak sesuai tahapan justru berpotensi menghambat proses dan memperlambat penetapan APBD. “Ini adalah plafonnya. Detailnya dibahas bersama,” tambahnya.
Meski menegaskan sikap tegas terhadap aturan, LAZ memastikan bahwa ruang dialog dengan DPRD tetap terbuka. Ia berharap pembahasan dapat kembali ke jalur yang benar agar tercapai kesepahaman mengenai substansi KUA-PPAS. “Diajak dialog, mari. Tapi pahami dulu yang kemarin kita sampaikan itu KUA-PPAS, plafon, gitu loh. Jangan terus terlalu loncat ke yang teknis,” tegasnya lagi.
LAZ menutup dengan menegaskan bahwa seluruh proses ini bermuara pada kepentingan masyarakat Lobar. “Ini kan kepentingan Lobar. Kalau sama-sama ini kan kepentingan rakyat semuanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari manajemen risiko untuk memastikan APBD tetap berjalan. “Saya itu tetap selalu menyiapkan kemungkinan terjelek. Tetapi saya juga sebenarnya tidak menginginkan itu,” pungkasnya.
