Lombok Barat (Inside Lombok) – Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, meninjau langsung progres pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di beberapa titik, dan menemukan satu rumah penerima bantuan di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, yang dihuni oleh 16 jiwa atau enam kepala keluarga (KK). Kondisi tersebut membuatnya prihatin karena selain rumah tidak layak huni, ekonomi para penghuni juga tergolong miskin ekstrem.
“Dari awal, saya dan Pak Bupati memang menekankan penerima bantuan ini harus sesuai data kemiskinan,” ujar Wabup di sela peninjauan di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, serta Desa Duman dan Saribaye, Kecamatan Lingsar.
Ia memastikan seluruh penerima bantuan RTLH, sebanyak 350 kepala keluarga, masuk kategori desil satu berdasarkan verifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD untuk program RTLH tahun ini dengan target penyelesaian hingga akhir Desember 2025. “Tadi saya bersama Kepala Dinas Perkim sudah melihat progresnya, ada yang sudah 100 persen selesai, ada yang 80 persen, ada juga yang belum mulai,” paparnya.
Nurul Adha meminta agar penerima di Saribaye yang dihuni enam KK mendapat tambahan dua unit rumah dengan total anggaran Rp70 juta. “Dibangunkan supaya paling tidak masing-masing KK itu bisa dibangunkan satu kamar,” katanya.
Ia juga menyoroti kendala di lapangan, seperti minimnya tenaga tukang karena sistem pembangunan dilakukan secara swadaya, sehingga pemilik rumah kesulitan mencari nafkah selama proses pembangunan. “Kita sudah bahas itu, akan kita tautkan dengan Baznas, kemudian Dinsos,” ujarnya.
Camat Lingsar, Marzuki, membenarkan kondisi tersebut dan menyebut keterbatasan lahan sebagai kendala utama. “Memang kondisi di Saribaye itu untuk perluasan agak sulit, karena lahan di luar sudah dimiliki orang luar desa,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah desa sempat berencana membeli lahan tambahan, tetapi tidak dapat dilakukan karena melanggar ketentuan. Solusinya, dua unit rumah tambahan akan dibangun secara bertingkat agar setiap KK mendapat ruang tinggal.
Kepala Dinas Perkim Lobar, Lalu Najamuddin, menambahkan bahwa anggaran Rp10 miliar tersebut digunakan untuk 350 unit rumah, dengan pembagian Rp20 juta untuk perbaikan dan Rp35 juta untuk pembangunan baru. Setelah verifikasi lapangan, hanya 94 unit yang dikerjakan melalui APBD murni, sementara 255 unit dialihkan ke APBD Perubahan.
“Setelah kita verval di lapangan, untuk 350 itu yang sesuai memenuhi syarat hanya 94 unit dan itu dikerjakan di APBD murni,” jelasnya.
Selain dari APBD Lobar, bantuan RTLH juga bersumber dari APBD Provinsi, APBN, Baznas, dan CSR Bank NTB Syariah, sehingga total pembangunan rumah tahun 2025 mencapai 559 unit. “Ini semua sedang progres di lapangan. Ada yang sudah selesai 100 persen, ada juga yang baru mulai,” ujarnya.
Najamuddin optimistis program RTLH tahun ini rampung sesuai target pada akhir Desember. Untuk tahun 2026, Pemkab akan menganggarkan Rp5 miliar bagi 250 unit rumah, dan sisanya akan diupayakan melalui APBD Perubahan. “Insyaallah 2026 Pemkab melalui Bupati dan Wakil Bupati NTB sudah komitmen tetap melaksanakan program RTLH,” pungkasnya.
