Lombok Barat (Inside Lombok) — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan penanganan infrastruktur pascabencana segera dieksekusi setelah seluruh titik kerusakan dipetakan. Sebagai tindak lanjut audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tim dari pemerintah pusat turun melakukan peninjauan teknis pada akhir pekan kemarin.
Peninjauan tersebut melibatkan sinergi Pemkab Lombok Barat melalui Dinas PUPR-PKP, Balai Jalan Nasional, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Fokus peninjauan diarahkan pada kerusakan di hilir sungai dan akses jalan utama untuk memastikan penanganan permanen yang komprehensif.
Kepala Dinas PUPR-PKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengatakan Sungai Babak di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, akan langsung ditangani dengan penguatan tebing sepanjang 600 meter oleh BWS Nusa Tenggara I.
“Untuk kondisi Sungai Babak di Desa Banyumulek, Kediri akan langsung ditangani dengan penguatan tebing sepanjang 600 meter oleh BWS Nusa Tenggara I. Langkah ini krusial untuk menghentikan pengikisan lahan yang kian mengkhawatirkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan dilakukan secara bertahap dengan prioritas mengamankan struktur tanah di sepanjang aliran sungai sebelum perbaikan jalan dilakukan. Hal serupa juga diterapkan di Sungai Dodokan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, yang mengalami abrasi parah dan akan ditangani melalui pembangunan perkuatan tebing permanen sepanjang 400 meter.
Setelah penguatan tebing selesai, pemerintah daerah menyiapkan skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) untuk memulihkan akses transportasi warga. Ratnawi menjelaskan ruas jalan lingkar Desa Banyumulek sepanjang 2,5 kilometer serta jalan Kebon Ayu sepanjang 3 kilometer akan diusulkan melalui skema IJD.
“Kami ingin memastikan pondasinya kuat dulu, baru pengaspalan dilakukan agar hasilnya maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, tim teknis BWS juga melakukan pemetaan lanjutan di wilayah Lombok Barat bagian selatan, termasuk Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk menentukan langkah mitigasi dan penanganan infrastruktur pascabencana secara berkelanjutan.
