Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyatakan kekecewaannya atas tidak lolosnya satu pun event Lobar dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026 Kementerian Pariwisata RI. Menyikapi hal tersebut, LAZ berencana melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala Dinas Pariwisata Lobar.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Lobar sempat menempatkan sejumlah event dalam KEN, seperti Senggigi Sunset Jazz dan Perang Topat yang selama tiga tahun berturut-turut lolos kurasi. Namun pada 2026, hanya empat event dari Provinsi NTB yang masuk KEN, yakni Festival Rimpu Mantika di Kota Bima, Alunan Budaya Desa Pringgasela di Lombok Timur, serta Gili Festival dan Maulud Adat Bayan di Lombok Utara.
Menurut informasi yang diterima, gagalnya Perang Topat masuk KEN 2026 diduga karena tidak lolos pada tahap wawancara dan verifikasi teknis oleh tim kurator Kementerian Pariwisata. Persiapan yang dinilai kurang matang dalam menjawab poin-poin krusial saat proses penilaian disebut berpengaruh terhadap rendahnya skor akhir.
Bupati Lobar menilai potensi besar Perang Topat sebagai tradisi sarat nilai toleransi tidak tersampaikan secara maksimal dalam proses kurasi. Ia menyebut kegagalan tersebut sebagai bahan evaluasi serius bagi perangkat daerah terkait.
“Kita harus mengakui bahwa setiap detail dalam proses kurasi memiliki bobot yang menentukan. Kegagalan meyakinkan panelis pada fase krusial ini menjadi pelajaran berharga. Saya akan memanggil Dinas Pariwisata untuk menanyakan langsung siapa yang diwawancarai dan apa kendala sebenarnya di lapangan,” tegas LAZ, Rabu (28/01/2026) sore di kantornya.
Selain aspek presentasi, pengelolaan sampah di lokasi acara juga disebut menjadi salah satu catatan tim penilai pusat. Kementerian Pariwisata saat ini menerapkan standar keberlanjutan yang ketat, termasuk manajemen limbah sebagai salah satu indikator penilaian.
Menanggapi hasil tersebut, LAZ menyatakan akan menerapkan kontrak kinerja berbasis target bagi pejabat terkait. Kontrak tersebut akan memuat indikator terukur, seperti jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Lobar setiap tahun.
“Tidak ada beban lain bagi para pejabat selain bekerja dengan baik. Kinerja akan menjadi tolak ukur utama dalam mempertahankan jabatan. Jika target tidak tercapai dalam evaluasi rutin setiap enam bulan, maka akan menjadi dasar evaluasi jabatan mereka ke depannya,” kata LAZ.
Ia menambahkan, kontrak kinerja tersebut akan dibuka secara transparan agar dapat diawasi oleh publik dan media. Bupati juga menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan evaluasi menyeluruh agar Lombok Barat dapat kembali masuk KEN pada tahun berikutnya.
