Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemmpprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai prioritas pembangunan infrastruktur jalan tahun ini guna mendukung konektivitas pariwisata wilayah selatan. Jalan terusan Pengantap yang menghubungkan Lombok Barat dengan Lombok Tengah dipastikan masuk dalam skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan Pemprov NTB melakukan percepatan agar pengerjaan fisik infrastruktur jalan tersebut tidak menunggu tahun anggaran berikutnya.
“Jalan yang dimaksud (jalur Pegantap-Loteng) sudah resmi masuk dalam usulan Inpres Jalan Daerah (IJD). Pada awalnya, jika merujuk pada rencana pembangunan jalan umum, proyek ini sebenarnya dijadwalkan untuk tahun depan. Namun, kami melihat urgensinya sangat tinggi, sehingga dilakukan percepatan agar bisa masuk jadwal tahun ini,” terang Iqbal saat meninjau langsung kondisi jalan tersebut usai meninjau banjir Sekotong, pekan lalu.
Iqbal menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi prioritas pembangunan daerah. Pada periode sebelumnya, anggaran infrastruktur difokuskan untuk jalur logistik dan ketahanan pangan, terutama di wilayah timur Pulau Lombok dan jalur penyeberangan utama. Namun, melihat potensi Sekotong sebagai destinasi unggulan, arah kebijakan kini difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dengan pengerjaan jalan yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi fiskal daerah.
Terkait status kewenangan jalan, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan bahwa jalan terusan Pengantap hingga perbatasan Lombok Tengah merupakan kewenangan Pemprov NTB.
“Kami menegaskan bahwa jalan yang menghubungkan kawasan wisata Sekotong tersebut merupakan jalan provinsi. Artinya, tanggung jawab pemeliharaan berada sepenuhnya di bawah Pemprov, bukan Pemkab,” tegasnya.
Ia juga menyebut telah mengajak Gubernur NTB melintasi langsung jalan tersebut untuk menunjukkan tingkat kerusakan di lapangan. “Harapan kami, Pemerintah Provinsi dapat merasakan langsung kondisi yang dirasakan masyarakat setiap hari. Sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil,” harapnya.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD NTB, Lalu Irwansyah Triadi, yang menyatakan akan mengawal proses administratif agar dana skema IJD terserap optimal. “Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur mengenai kondisi ini. Benar bahwa jalan tersebut adalah wewenang provinsi. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk segera menyelesaikannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan di Sekotong diharapkan meningkatkan konektivitas pariwisata dan distribusi hasil laut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
