Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) menargetkan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan selesai pada 1 Januari 2026 untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengerahkan ASN, petugas PKH, dan penyuluh KB untuk mempercepat pendataan setelah muncul laporan ketidaktepatan data yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
LAZ menyatakan perlunya validasi lapangan karena data kemiskinan yang tercatat sering tidak sesuai dengan kondisi riil. Ia menilai ketidaktepatan data menyebabkan warga yang berhak tidak menerima bantuan, sementara sebagian yang tidak memenuhi kriteria tercatat sebagai penerima.
“Kami ingin sebenarnya, data kemiskinan ini valid. Saya bukan berarti tidak setuju dengan data yang ada di Dresen (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), cuman faktanya di lapangan kan, data-data itu sering membuat gaduh,” ujarnya.
Pemda Lobar berkomitmen melakukan verifikasi total dengan memastikan seluruh data diverifikasi secara faktual. LAZ menegaskan pendataan akan mencakup temuan baru di lapangan, termasuk warga miskin yang sebelumnya tidak terdata.
“Ini semuanya datanya ini kita verifikasi. Ambil data itu, terus di lapangan kita faktual. Tentu di lapangan, kalau ada data di luar data yang masuk itu, ada ditemukan kemiskinan, ya tinggal masuk. Kita masukkan lagi,” jelasnya.
Petugas PKH dan penyuluh KB menjadi ujung tombak percepatan verval karena dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial ekonomi wilayah binaan. Namun, LAZ mengakui kinerja mereka selama ini belum maksimal. “Itu dulu karena itu sudah cukup, tinggal bekerjanya yang belum maksimal,” katanya.
Ia menambahkan beberapa wilayah seperti Sekotong membutuhkan penanganan intensif. “Sekotong itu nanti kita keroyok (kerjakan bersama) semuanya untuk bisa tuntas,” tegasnya.
Selain itu, setiap Camat diminta menyiapkan lima ASN untuk memperkuat tenaga lapangan dan mempercepat cakupan wilayah verifikasi. “Nah, backup tenaga ini kami persiapkan masing-masing Camat nanti mengeluarkan lima tenaga (ASN),” pungkasnya. Pemda juga menugaskan dinas terkait mengawasi proses verifikasi secara ketat sebagai upaya membangun basis data kemiskinan yang akurat untuk perencanaan program pengentasan kemiskinan ke depan.
