Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas PUTR Lobar akui masih ada sekitar 20 izin rekomendasi pembangunan perumahan yang sudah diajukan oleh pengembang sejak 2023 lalu tapi belum dikeluarkan. Para pengembang ini pun diakui telah menunggu agar mendapat rekomendasi sejak delapan bulan yang lalu.
“Tahun ini kita masih selesaikan untuk (yang sudah antre) tahun lalu, 20-an perumahan kemarin,” ungkap Kadis PUTR Lobar, Lalu Winengan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini.
Disebutnya, izin yang diajukan itu tidak hanya untuk pembangunan perumahan subsidi, tetapi ada juga yang komersil. Lokasinya pun beragam, tidak hanya di wilayah Labuapi. “Itu (rekomendasi belum keluar) karena belum selesai LSD-nya,” imbuhnya.
Pihaknya pun menargetkan rekomendasi itu dapat segera dikeluarkan saat persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Lobar rampung. Agar jangan sampai persoalan LSD ini justru merugikan para investor nantinya. “Jadi kan kita juga tidak mau merugikan orang yang berinvestasi. Kita nanti kalau sudah selesaikan ini (izin yang sudah antre), baru nanti ada moratorium dulu sebentar,” jelasnya.
Di mana dalam proses moratorium itu, pihaknya tidak akan menerima atau menghentikan sementara pengusulan pembangunan perumahan. Sembari dinas PUTR akan menyelesaikan perjanjian batas-batas LSD dengan Dinas Pertanian.
“Misalnya nanti yang 20 itu selesai bulan Februari, nanti kita moratorium dulu bulan Maret. Hentikan dulu sementara barang 1-2 bulan, sambil menyelesaikan kesepakatan dengan Dinas Pertanian,” bebernya.
Jika kesepakatan dengan Dinas Pertanian mengenai batasan-batasan tersebut sudah rampung, maka sudah jelas kawasan tersebut tidak boleh lagi dialihfungsikan untuk jadi perumahan. (yud)
