Lombok Barat (Inside Lombok) – Melihat kondisi pondok pesantren (ponpes) yang saat ini ramai disoroti lantaran berbagai kasus yang terjadi, Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Lobar pun menggelar pertemuan. Antara lain untuk mendengar berbagai masukan dan usulan dari pihak-pihak terkait lainnya untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di ponpes.
Kepala Kantor Kemenag Lobar, Haryadi Iskandar mengatakan hasil dari rapat koordinasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada satuan pendidikan ini mengerucutkan suatu rumusan. Bahwa perlu adanya tim pengawas, yang rencananya akan mengadopsi bentuk pengawasan yang ada di perguruan tinggi keagamaan, seperti dewan masyayikh.
“Kemenag juga akan membentuk tim pengawasan untuk menjaga ruh semangat pondok pesantren. Kami bersepakat bahwa ke depan, akan bersama-sama memantau, menjaga dan memelihara santri dan santriwati,” terang Haryadi saat dimintai keterangan usai pertemuan di Pemda Lobar, Rabu (10/07/2024).
Selain itu, pihaknya juga menyebut akan ada saran perbaikan untuk sistem administrasi yang ada di ponpes. Serta perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana di ponpes, agar ke depannya pengisian asrama harus menyesuaikan dengan kapasitas dan tidak boleh dipaksakan.
Pihaknya tidak memungkiri, kondisi di beberapa ponpes saat ini hanya mementingkan kuantitas jumlah santrinya, daripada kualitas dari fasilitas yang mereka tawarkan. “Kadang Ponpes kita ini lebih mementingkan kuantitas dan meninggalkan kualitas yang ada,” herannya.
Usulan-usulan yang telah didapat pun akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi, yang akan diajukan kepada Penjabat Bupati Lobar, dengan harapan dapat dibuatkan surat edaran atau imbauan resmi kepada masing-masing ponpes. Terutama agar kondusifitas ponpes di Lobar bisa tetap terjaga. “Kita akan lakukan pertemuan sekali lagi terkait hal ini,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi mengakui pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan pendidikan ponpes di Lobar. “Nanti seluruh pondok pesantren akan membuat komitmen bersama untuk melakukan pencegahan (tindak kekerasan) di lingkungan pondok pesantren. Akhir Juli mungkin akan dilakukan deklarasi,” terang Joko.
Nantinya setiap ponpes akan dibuatkan tim pencegahan dan penanganan. Namun terkait dengan hal itu, Joko menyebut masih akan ada dua kemungkinan, apakah tim satgas antara Kemenag dan Dikbud Lobar akan digabung menjadi satu, atau mungkin saja terpisah dan dilebur menjadi dua.
“Nanti namanya akan dirumuskan mana kira-kira yang pas. Ini secara regulasi masih dipikirkan. Karena ini dua lembaga berbeda. Apakah mungkin disatukan,” pungkasnya.
Dia menuturkan, bahwa saat ini beberapa Ponpes sudah mulai melaksanakan Masa Orientasi Santri (MOS) dengan memasukkan materi tentang pencegahan kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. (yud)
