Lombok Barat (Inside Lombok) – RSUD Tripat Gerung dilaporkan mengalami kendala dalam menghadapi lonjakan pasien pasca dirumahkannya sejumlah tenaga kontrak, Rabu (25/03/2026). Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) yang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil langkah dengan merekrut kembali tenaga kesehatan dan staf administrasi yang dirumahkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Syamsuriansyah, meminta manajemen rumah sakit dan Pemkab segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga yang sebelumnya sudah bekerja, terutama yang memiliki rekam jejak kinerja baik. Ia menilai, perekrutan tenaga baru yang belum berpengalaman justru akan memperlambat pemulihan pelayanan karena membutuhkan waktu adaptasi.
“Saya merekomendasikan teman-teman yang kemarin sudah berpengalaman dan sudah bekerja di rumah sakit Tripat, sebaiknya itu yang direkrut kembali daripada merekrut orang baru. Jika memang performance index mereka bagus, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk merumahkan mereka,” tegasnya usai turun sidak, Rabu (25/03/2026).
Politisi Partai Perindo tersebut menilai pemangkasan tenaga di sektor vital telah berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Ia menyoroti antrean panjang di loket pendaftaran dan instalasi farmasi akibat kekurangan petugas administrasi.
“Dulu memang ada petugas kontrak di situ, tapi karena mereka dirumahkan, akhirnya security yang bekerja sekarang. Akibatnya, di bagian pendaftaran pasien rawat jalan itu terjadi membeludak,” bebernya.
Ia juga menemukan antrean panjang di instalasi farmasi yang membuat pasien harus menunggu hingga lima jam untuk mendapatkan obat. Selain itu, kekurangan tenaga juga ditemukan di ruang tindakan medis yang sensitif, termasuk tenaga anestesi yang berdampak pada antrean operasi.
“Hati-hati, ketika tenaga anestesi dikurangi jumlahnya, otomatis daftar antrean operasi menjadi tinggi. Itu dampaknya ke sana. Jangan mengambil risiko untuk keselamatan pasien hanya demi alasan efisiensi yang tidak tepat,” kritiknya.
Syamsuriansyah menilai, sebagai rumah sakit yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Tripat seharusnya diberi fleksibilitas dalam mengelola keuangan dan kebutuhan sumber daya manusia secara mandiri. DPRD Lobar pun mendorong Pemkab segera mengambil langkah agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
