Lombok Barat (Inside Lombok) – Potensi konflik dalam pilkada Lobar dinilai lebih besar dibanding dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden lalu. Sehingga untuk menyiapkan para pengawas pilkada agar dapat meminimalisir potensi sengketa dan langkah-langkah penyelesaiannya, Bawaslu Lobar berikan sosialisasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kepada Panwascam.
Langkah ini dinilai penting, mengingat waktu menuju pendaftaran sudah semakin dekat dan para kandidat calon pun kian ramai bermunculan. Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lobar, Hesty Rahayu mengatakan, langkah ini perlu diambil dengan cepat di awal. Mengingat dari puluhan Panwascam yang sudah dilantik beberapa waktu lalu, belasan diantaranya masih baru.
“Kita adakan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk Panwascam di 10 kecamatan. Karena ada juga 14 Panwascam baru (bukan Panwascam saat Pemilu),” terangnya di sela-sela kegiatan sosialisasi di Kuripan, Rabu (05/06/2024).
Kata dia, sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyamakan persepsi para Panwascam terkait dengan pola penanganan dan penyelesaian jika nantinya terjadi sengketa dalam proses Pilkada. Tidak hanya itu, dia juga menyebut ini upaya pihaknya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi para pengawas dalam melakukan mediasi bersama para pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang terbatas. “Karena kalau di Pilkada ini kita dituntut penyelesaian cepat, (jika ada sengketa) hari itu juga harus selesai,” paparnya.
Hesty menerangkan, hampir tidak ada bedanya proses penyelesaian sengketa antara Pemilu lalu dan Pilkada ini. Hanya saja, kata dia, ‘benturan’ di Pilkada ini akan sangat terasa. Lantaran penyelenggara, pengawas, dan peserta akan bersentuhan secara langsung dalam lingkup yang lebih sempit. “Kalau kemarin kita fokus di banyak peserta Pemilu. Kalau sekarang hanya tiga atau empat pasangan peserta saja,” imbuhnya.
Sehingga hal itu lah yang dianggap juga menambah kerentanan konfliknya bisa menjadi lebih besar. Bahkan dia menilai, semua tahapan pada Pilkada ini memiliki kerawanan dan risiko. Namun setiap tahapan memiliki model penanganan tersendiri juga. “Semua penanganan sama. Tetapi bagaimana harus siap hasil kerja, apa yang diawasi, dan alat kerja,” pungkasnya.
Walaupun kata dia, saat Pemilu lalu tidak ditemukan adanya sengketa antar penyelenggara maupun peserta kontestasi di Lombok Barat. Namun, itu diakuinya bukan lah sebuah bonus. Hesty mengakui, bahwa yang menjadi atensi Bawaslu saat ini justru terkait dengan pemanfaatan alat kerja Panwascam. Seperti yang terjadi pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) lalu. Di mana pengamanan dan pengawasan justru menjadi sumber masalah sengketa.
“Kita memang agak lemah di teknis yang bersifat administratif. Terutama bagaimana menginput, dan collect data-data di lapangan. Administrasi menjadi poin (sosialisasi) saya saat ini,” tutup perempuan berhijab ini. (yud)
