Lombok Barat (Inside Lombok) – Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) meminta puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasionalnya disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Penegasan ini disampaikan Ketua Satgas MBG Lobar, Saepul Akhkam, usai inspeksi mendadak, Kamis (09/04/2026).
Akhkam mengungkapkan, pihaknya menemukan 16 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara di wilayah Kecamatan Gerung dan Kediri, sementara 13 SPPG lainnya masih diperbolehkan beroperasi.
“Ini alarm untuk semua SPPG, yang disuspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap perbaiki kinerjanya jangan sampai menurun,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi BGN menunjukkan sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kedua hal tersebut menjadi fokus utama dalam penilaian kelayakan operasional SPPG.
Menurutnya, penghentian sementara operasional menjadi momentum bagi pengelola untuk memperbaiki standar layanan. “Kami sekali lagi bersyukur bahwa mereka disuspend, supaya mereka segera lakukan perbaikan. Walaupun saat ini kita Sidak, agar SPPG lainnya jangan sampai bermasalah juga,” ungkapnya.
Selain itu, Satgas MBG Lobar mendorong SPPG untuk lebih melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok. “Sebisa mungkin melibatkan BUMD, Bumdes, atau supplier lokal. Bahkan ke depan, melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkas Akhkam.
