=Lombok Barat (Inside Lombok) – Banjir di Senggigi dinilai kian mengkhawatirkan. Guna menghindari potensi bencana yang dikhawatirkan bisa saja terjadi lebih besar di kemudian hari, investor yang melakukan pembangunan diingatkan untuk menyesuaikan dengan tata ruang yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi geografis kawasan tersebut.
Hal itu penting menjadi perhatian, karena dari beberapa kali banjir yang terjadi volume air yang mengalir dari hulu terbilang cukup tinggi sehingga dinilai berbahaya, meski dalam waktu yang cukup singkat air dapat segera surut.
“Kalau yang di Kerandangan, pertama ada beberapa bangunan, terutama bangunan penyeberangan yang dilakukan oleh orang-orang asing (investor) menuju ke villa segala macam itu. Tidak mengikuti normalnya sebuah konstruksi yang seharusnya,” ungkap Kalak BPBD Lobar, Syahrudin saat dikonfirmasi belum lama ini.
Ketidaksesuaian itu yang disinyalir sebagai salah satu penyebab tingginya volume air yang datang dari hulu justru tak bisa mengalir maksimal, melainkan meluber dan berbelok ke jalan dan pemukiman warga.
“Mestinya kan namanya gelagar jembatan itu dibangun di atas talud. Rupanya ini dia (investor) bongkar pertengahan talud itu, baru dia pasang gelagar jembatannya. Ya otomatis debit air yang besar itu kena dia (jembatan) kalau ada hanyutan kayu, itu menghalangi jalannya air dan meluap ke rumah warga. Ini yang saya temukan di lapangan,” beber Syahrudin usai turun memantau titik banjir di Kerandangan beberapa hari yang lalu.
Pihak BPBD pun berencana menggelar rapat dan akan memanggil pihak terkait lainnya untuk mencari solusi bersama terkait persoalan tersebut. “Solusinya nanti kita akan rapatkan, kita akan panggil mereka (investor),” tegas Syahrudin.
Menanggapi hal serupa, anggota DPRD Lobar dapil Batulayar-Gunungsari, Tarmizi tak menampik alih fungsi lahan dan persoalan izin mendirikan bangunan yang kian marak di kawasan wisata itu memang perlu diatensi. “Karena memang di Kerandangan kan sekarang banyak bangunan villa. Nah itu terkadang yang kita sayangkan sama investor. Dia kadang bangun dulu baru mengurus izin,” ketusnya.
Pihaknya pun berencana untuk turun langsung melihat kondisi tersebut dalam waktu dekat. “Tapi lagi-lagi itu memang kalau kita melakukan kajian teknis terkadang, kan kita gak bisa menebak juga volume dan debit hujan yang turun,” imbuh dia.
Hal senada diutarakan Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah yang menyebut langkah mitigasi agar bisa meminimalisir risiko bencana di kawasan wisata unggulan Lobar itu perlu juga memperhatikan tata ruang dan izin mendirikan bangunan. “Wabil khusus untuk daerah Senggigi perlu mendapat atensi yang serius terkait persoalan tata ruang, isu lingkungan dan persoalan izin mendirikan bangunan,” ujarnya.
Diakui, kondisi geografis daerah tersebut yang rawan terhadap berbagai potensi bencana juga harus dijadikan pertimbanan. “Kita harus jujur dan menyadari bahwa daerah kita ini adalah daerah yang rawan terhadap berbagai potensi bencana,” tandasnya. (yud)
