Lombok Barat (Inside Lombok) – Banyak panwaslu kelurahan/desa (PKD) untuk pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan honor mereka yang belum dibayarkan sekitar dua bulan ke belakang. Mereka pun berharap pembayaran honor bisa segera dilakukan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022.
“Honor kita sudah dua bulan belum dibayarkan, mungkin karena ada pergantian kepengurusan di Bawaslu (setelah penetapan komisioner baru) atau kenapa? Kami juga kurang tahu,” ujar salah seorang PKD di Lobar.
Sesuai surat Menkeu Nomor 5/5715/MK.302/2022, dijelaskan panitia PKD untuk pemilu tahun 2024 mendatang akan diberikan honor bulanan sebesar Rp1,1 juta selama masa kerjanya berlangsung.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan terkait honor PKD dan panwascam memang belum terbayarkan selama dua bulan. Hal ini pun juga terjadi di seluruh Indonesia. “Untuk persoalan honor panwascam dan PKD memang bukan hanya di Loar saja yang belum dibayar, tapi di seluruh Indonesia,” terangnya saat dikonfirmasi, Senin (11/09/2023).
Ia mengaku pihaknya pun telah mencoba untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Bawaslu Provinsi NTB dan juga Bawaslu RI. “Insyaallah untuk PKD akan dibayarkan dua bulan. Saya berharap bisa samaan dengan pembayaran honor panwascam,” ungkap Rizal yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.
Namun, jika sampai pekan depan belum ada kejelasan terkait pembayaran honor PKD dan panwascam tersebut dari pusat. Maka pihaknya akan berupaya untuk mendahulukan untuk pencairan honor PKD terlebih dahulu. “Tapi kalau sampai minggu depan belum ada kejelasan dari Bawaslu RI, maka kami akan mendahulukan untuk mencairkan (honor) PKD terlebih dahulu,” jelas Rizal.
Dirinya mengakui proses pergantian koordinator sekretariat setelah dipilih dan dilantiknya ketua beserta komisioner Bawaslu yang baru, turut menjadi kendala pihaknya. “Insyaallah dalam satu dua hari kami akan ajukan honor untuk PKD kalau sudah selesai administrasinya,” tegasnya.
Pihaknya pun menjamin honor para PKD dan panwascam di Lobar akan tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah bulan dan nominal yang belum terbayarkan. “Kalau itu sangat kami jamin untuk dibayarkan,” tandasnya. (yud)
