Lombok Barat (Inside Lombok) – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Lombok Barat (Lobar) pekan lalu, guna membuat baseline yang akan digunakan sebagai indikator dalam penilaian kabupaten/kota anti korupsi. Atas kunjungan itu, Lobar pun bertekad terpilih menjadi kabupaten anti korupsi.
Kepala Inspektorat Lobar, Hademan menyebut KPK memilih Lobar sebagai contoh dalam pembuatan baseline indikator penilaian itu karena memiliki kompleksitas etnis, budaya, kearifan lokal, serta dinamika dalam manajemen pemerintahan daerah. Hal itu pun dinilai bisa menjadi modal utama Lobar di dalam penilaian itu nantinya.
“Perlu ada dukungan dan komitmen baik (sarana prasarana maupun anggaran) sehingga Lobar bisa bersiap lebih awal untuk perencanaan dan penataan,” papar Hademan saat dikonfirmasi, Senin (29/01/2024).
Pihaknya menilai dukungan ini penting sebagai bentuk keseriusan semua pihak dalam menyiapkan beberapa kegiatan yang akan dinilai oleh KPK dan dianggap sebagai indikator anti korupsi. Di mana item yang akan dinilai adalah kegiatan keseharian, baik di tengah masyarakat maupun di pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan.
Selain itu peran masyarakat, kearifan lokal dan budaya yang ada, apakah ada yang mengandung nilai anti korupsi juga menjadi aspek penting nantinya. “Nah apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah mengandung nilai-nilai anti korupsi atau belum. Sejauh mana setiap kegiatan tersebut mengandung nilai anti korupsi,” jelasnya.
Saat disinggung apa saja Indikator yang dianggap krusial yang perlu segera untuk disiapkan. Hademan justru menyebut, belum ada perbedaan strata nilai untuk semua indikator, lantaran indikator ini masih dalam finalisasi. “Indikator penilaian anti korupsi ini sedang disusun dan belum final. Diperkirakan pada bulan Maret baru bisa final,” pungkasnya. (yud)
