30.5 C
Mataram
Sabtu, 26 Oktober 2024
BerandaLombok BaratWacana Penutupan Kapal Cepat Rute Senggigi - Padangbai, MTI NTB Minta Pemkab...

Wacana Penutupan Kapal Cepat Rute Senggigi – Padangbai, MTI NTB Minta Pemkab Lobar Ambil Sikap

Mataram (Inside Lombok) – Wacana penghentian operasional kapal cepat (fast boat) rute Senggigi – Padangbai dan sebaliknya dinilai bisa berdampak pada pariwisata. Sebelumnya, wacana itu muncul lantaran fasilitas dermaga di Pelabuhan Senggigi dinilai tidak kunjung dibenahi sesuai standar untuk kapal cepat.

Menyikapi wacana itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi NTB pun meminta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera mengambil sikap. “Kami berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merespon ini dengan segera melakukan langkah-langkah konstruktif. Untuk menyikapi kondisi ini, agar tidak berlarut,” ujar Ketua MTI NTB, Iwan P. Balukea, Rabu (14/8).

Menurutnya, dengan hadirnya moda transportasi laut seperti fast boat jurusan Senggigi Padangbai dan sebaliknya, sangat membantu arus kedatangan wisatawan dari Bali ke Lombok bagian utara seperti Senggigi dan Tiga Gili di Lombok Utara. Mengingat, banyak wisatawan dari Bali ke Lombok melalui rute tersebut.

“Kehadiran operator fast boat di Lombok saat ini menurutnya merupakan salah satu pilihan transportasi laut yang sangat diminati karena praktis, tidak seperti bandara,” terangnya. Di sisi lain, wacana penutupan tersebut karena adanya keluhan dari salah satu operator kapal cepat tersebut.

- Advertisement -

Pihaknya mendukung keinginan pihak operator fast boat Senggigi – Padangbai agar sarana dan prasarananya sesuai. Pasalnya, fast boat Eka Jaya punya standar minimum pelayanan, sehingga pemerintah harus menyiapkan sarananya. “Sesuai pengamatan kami, secara hitungan bisnis, penumpang atau tamu yang diseberangkan oleh Eka Jaya dari Bali ke Lombok ini sangat potensial,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk itu jangan sampai karena fasilitas pelabuhan sandar bagi fastboat ini menjadikan rencana global Pariwisata Indonesia khususnya NTB tidak terealisasi. Sehingga perputaran ekonomi menjadi tersendat karena persoalan tersebut. “Maka dari itu kami MTI NTB mendesak agar persoalan ini menjadi perhatian seluruh pihak-pihak terkait agar segera terselesaikan,” demikian. (dpi)

- Advertisement -

Berita Populer