Lombok Tengah (Inside Lombok) – Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemda Loteng mencatat setidaknya 14 ribu lebih siswa SD dan SMP putus sekolah.
“Kami perlu tau apa alasan tingginya angka putus sekolah di daerah ini,” kata Wakil Ketua DPRD Loteng, Lalu Sarjana, Selasa, (8/4). Ia menyebutkan jika angka tersebut menjadi catatan buruk dunia pendidikan di Loteng.
Kondisi ini pun disebutnya berbanding terbalik dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis di semua daerah. “Presiden menginginkan pembangunan sekolah gratis di semua daerah. Ini untuk menekan tingginya angka putus sekolah,” terangnya.
Pihaknya pun berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Loteng dalam waktu dekat, untuk meminta data konkret serta klarifikasi terkait angka tersebut. “Nanti melalui Komisi IV kami akan memanggil pihak Disdik untuk memastikan data yang berkembang saat ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemda tidak boleh diam terkait persoalan ini. Terlebih, masalah ini sudah menjadi bahan diskusi pihak luar. “Jika apa yang disampaikan itu benar, maka pemda harus segera bersikap. Ini sangat miris, dan kami butuh data konkret secepatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Disdikbud Loteng, Lalu Hilim mengatakan terkait dengan tinggi angka putus sekolah sudah dikoordinasikan dengan sejumlah OPD terkait untuk melakukan pendataan detail dan penanganan. “Ada juga anak yang tidak melanjutkan sekolah, ada juga anak yang drop out karena alasan tertentu mereka keluar dari sekolah,” katanya, Selasa (8/4) di Praya.
Menurut data yang diterima Dinas Pendidikan bahwa alasan anak putus sekolah itu rata-rata karena nikah dini. “Setelah kami turun lapangan rata-rata anak putus sekolah di lapangan itu karena pernikahan dini dan beberapa faktor lainnya,” kata Hilim.
Pihaknya pun berencana memperbanyak pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) supaya anak putus sekolah bisa mendapat pendidikan paket A, B dan C. “Kita juga akan koordinasikan dengan Pemerintah Desa supaya mereka juga berperan karena anak-anak yang putus sekolah ini kan adanya di desa. Supaya mereka yang sudah putus sekolah ini bisa tetap bekerja dan bisa tetap belajar,” tegasnya.
Menurutnya, semua pihak harus ikut serta mencarikan solusi terhadap angka putus sekolah, jenjang pendidikan SDN dan SMP di kelola Dinas Pendidikan Kabupaten, Sementara untuk jenjang SMA dikelola oleh Pemerintah Provinsi. “Jadi porsi kami di Pemda Loteng yakni menangani pendidik TK, SD dan SMP,” tandasnya. (fhr)
