Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan mengevaluasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) namun sudah beroperasi. Evaluasi dilakukan karena ditemukan dapur MBG yang telah mendapat izin operasional meski belum memenuhi standar kelayakan keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.
Kepala Dinkes Loteng, dr. Mamang Baginsyah, menjelaskan bahwa pengawasan program MBG seharusnya dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, pihaknya mendapat informasi masih ada dapur yang belum mendapatkan rekomendasi SLHS tetapi sudah diizinkan beroperasi.
“Cuma kerumitan problematik BGN di awal itu saya dapat info dari pak Kabid P3KL. ada yang belum kita buatkan rekomendasinya (SLHS) tapi sudah ada izin operasional dari BGN,” katanya saat dikonfirmasi.
Mamang menyebutkan, ke depan seluruh informasi terkait program MBG seharusnya disampaikan melalui satu pintu melalui Satgas.
Ia menegaskan, sebelum dapur MBG dibangun seharusnya pihak pengelola terlebih dahulu mengajukan permohonan evaluasi kelayakan kepada Dinas Kesehatan. Setelah itu, tim akan melakukan survei lapangan, mengecek kelayakan, serta memberikan pelatihan kepada penjamah makanan sebelum sertifikat SLHS diterbitkan.
“Tim kami baru saja turun untuk di survei. Setelah itu baru dicek kelayakan sekaligus ada pelatihan penjamah makanan. Dulu memang karena percepatan meski belum ada SLHS sudah diberikan izin operasional oleh BGN. maka nanti kita akan cek kembali,” tandasnya.
