Lombok Tengah (Inside Lombok) – Bupati Lombok Tengah (Loteng), Lalu Pathul Bahri meminta pejabat di tingkat desa lebih transparan soal penggunaan anggaran maupun pengambilan kebijakan di tingkat desa. Terlebih dana desa yang diterima cukup besar.
“Transparansi sangat penting. Libatkan juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jangan (pemdes) mau sendiri-sendiri dalam mengelola desa. Jangan kades menganggap dirinya jadi raja kecil. Harus bersinergi,” ujarnya, saat melantik tujuh penjabat kepala desa (kades), dan sebagai pengganti kades yang mundur karena maju menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2024 mendatang, serta BPD yang baru beberapa bulan definitif, Rabu (8/11/2023).
Menurut Pathul, kades dan BPD merupakan satu kesatuan dalam pembangunan desa, sehingga harus menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam pembangunan di desa. “Jangan sampai antara kades dan BPD tidak akur. Harus seiring sejalan. Jangan sedikit-sedikit main lapor ke polisi ataupun ke inspektorat,” ujarnya.
Selain itu, Pathul meminta kepada kades yang dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dan bisa menempatkan diri dengan baik dan berbaur dengan masyarakat. “Memang saat-saat ini adalah tahun politik. Ingat, kades harus hati-hati dalam menempatkan diri. Ini tahun politik,” tandasnya.
Sebagai informasi, Tujuh penjabat Kades yang dilantik. Sudiatip, penjabat Kades Ubung, Kecamatan Jonggat, Zainal Arifin, penjabat Kades Bilebante, Kecamatan Pringgarata. Anang Nizamudin, penjabat Kades Mantang, Kecamatan Batukliang. Tirto Handoyo, penjabat Kades Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara.
Kemudian, Lalu Putrangsa Wijaya, penjabat Kades Ketara, Kecamatan Pujut. Nawira, penjabat Kades Ganti, Kecamatan Praya Timur. Terakhir, Lalu Yahya, penjabat Kades Mekarsari, Kecamatan Praya Barat. (fhr)
