Lombok Tengah (Inside Lombok) – Isu kelangkaan gas elpiji 3 Kg (gas melon) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Sekretaris Disperindag Loteng, Raden Roro Sri Mulyaningsih, mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan terkait isu kelangkaan tersebut. Ia menegaskan, distribusi gas subsidi ini pada dasarnya disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin sesuai data yang diusulkan. “Kami mengusulkan kuota gas elpiji itu sesuai data yang kami terima dari Dinas Sosial, dinas Koperasi, dan UMKM untuk UMKM,” katanya, Rabu (27/8).
Ia menjelaskan, gas elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar. serta kelompok masyarakat tertentu seperti petani dan nelayan, sesuai data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Disisi lain, muncul dugaan adanya penggunaan gas elpiji 3 Kg keperluan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Atas temuan itu, Disperindag menegaskan itu masih dikaji penggunaan gas subsidi tersebut untuk MBG terlebih pihaknya belum mengusulkan penggunaan gas elpiji 3 kg untuk dapur. “Karena baru ada MBG ini, jadi soal dapur MBG masuk kategori UMKM atau tidak, kami belum tahu karena belum ada data yang kami terima dari masing-masing dapur,” tambahnya.
Sementara untuk masyarakat umum, jatah penggunaan gas subsidi ini dibatasi sebanyak 4 sampai 8 tabung per bulan untuk satu KK. “Jatah kita di Loteng 40 ribu untuk satu tahun dan itu berdasarkan usulan kita dari beberapa data dari Dinsos, Dinas Pertamanan untuk petani dan dinas Koperasi untuk UMKM,” tandasnya. Dengan adanya larangan tersebut, pemerintah berharap distribusi gas elpiji 3 Kg lebih tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kelangkaan dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
