Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) meminta pemerintah daerah (pemda) segera menginventarisir persoalan yang muncul terkait dengan seleksi Pekerjaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika ada kekeliruan maupun pelanggaran, agar bisa segera dianulir.
“Kalau ada kekeliruan ataupun ada pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan silahkan di anulir kalau sudah sesuai ketentuan mau tidak mau harus kita terima,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, Lalu Rumiawan, Selasa (14/1).
Dituturkan, terkait dengan seleksi PPPK ini memang sudah ada kelompok masyarakat sempat melakukan hearing di DPRD waktu itu berdiskusi dengan perwakilan Komisi I dan Komisi IV. “Itu sudah diklarifikasi, dorongan kita dari DPRD terhadap masukan dari elemen masyarakat kita sudah sampaikan ke Pemda untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Dikatakan, terkait dengan hal itu pihaknya melalui komisi terkait nantinya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda. “Nanti kita RDP dengan Pemda,” katanya.
Kendati, pihaknya menyarankan kepada masyarakat pencari kerja untuk lebih mempersiapkan diri terutama kemampuan karena ini sesuai dengan cita-cita presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia emas 2045. “Ini menjadi tantangan tersendiri, maka tidak lagi generasi kita ini mengandalkan ilmu yang pas-pasan harus berani bersaing apalagi jadi abdi negara,” tandasnya. (fhr)
