Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kalangan dewan di DPRD Lombok Tengah (Loteng) angkat bicara terkait dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi bagi petani di Loteng. Pasalnya, susunan RDKK itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.
Anggota DPRD Loteng, Andi Mardan mengatakan RDKK yang tidak dibenahi setiap tahun sehingga akan berdampak terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. “Lahan yang sudah menjadi tanah kebun dan lain sebagainya itu masih masuk dalam RDKK,” katanya, Senin (5/2/2024).
Menurutnya, merubah RDKK ini memerlukan waktu yang lumayan lama karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, jumlah subsidi pupuk di Loteng memang masih rendah.
Karena itu, pihaknya menilai harus ada solusi lain. Misalnya pemerintah bisa membantu petani dengan adanya pupuk pendamping sementara RDKK diperbaharui secara berkala. “Jangan sampai persoalan pupuk ini ribut saat kita akan memakai pupuk, ya upgrade database ini harus dilakukan. Saya yakin kita punya perencanaan dan perencanaan ini harus matang,” katanya.
Menurutnya Andi, persoalan RDKK Ini menjadi pekerjaan rumah Pemda Loteng, sehingga tidak menyalahkan pemerintah pusat semata. “Apakah pernah konsultasi dengan pusat terkait dengan RDKK. Ini kan bukan soal implementasi saja tapi juga harus dilalui prosesnya. Apa yang pernah dilakukan pemda untuk perbarui RDKK ini?” tandasnya. (fhr)
