Lombok Tengah (Inside Lombok) – Komisi VI DPR RI merespon masih adanya masyarakat nelayan membangun tempat tinggal di tinggal di sempadan pantai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya lahan yang sebelumnya mereka tempati dilakukan penggusuran untuk kawasan Mandalika.
Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra, Kawendra Lukistia menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk menyampaikan kondisi masyarakat nelayan yang ada di Mandalika. “Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya, saya sampaikan bahwa banyak masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI yang bisa didorong. Sehingga KKP menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern,” ujarnya usai meninjau kampung nelayan di Desa Kuta Kecamatan Pujut, Senin (5/5).
Dikatakan, kampung nelayan adalah mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik dan berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering ini cocok untuk pembangunan KEK Mandalika.
“Kampung nelayan modern ini di-support oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya didetailkan tinggal kita sampaikan ke KKP RI,” tambahnya.
Lokasi pembangunan kampung nelayan modern ini harus berada di lahan milik Negara dan nantinya program ini harus lintas kementerian karena untuk nelayan diurus oleh KKP dan masalah lahan akan menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN. “Harus cari areal khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari Gerindra akan men-support untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini,” tandasnya. (fhr)
