Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan, menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. DPRD akan melakukan pembahasan secara komprehensif untuk memastikan program pembangunan dan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ramdan.
Usai penyampaian penjelasan LKPJ, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembentukan gabungan komisi DPRD Kabupaten Loteng yang akan membahas dokumen tersebut secara lebih rinci. Pembahasan akan dilakukan melalui rapat komisi dan gabungan komisi guna menghasilkan catatan strategis, masukan, serta rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi.
“Rekomendasi DPRD nantinya diharapkan menjadi acuan penting dalam memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan,” tutup Ramdan.
Sementara itu, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri dalam pemaparannya menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2030 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, sehingga berbagai program pembangunan mulai difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan jangka menengah daerah.
“Tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah pemantapan pembangunan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, serta daya saing daerah yang didukung infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas,” kata Pathul.
Ia menambahkan, tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Capaian pembangunan yang diraih sepanjang 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya,” tambahnya.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
