Lombok Tengah (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Regional Bali, NTB, NTT (KR-BNN) di kawasan Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (25/11). Kerja sama ini mencakup lima bidang utama dan digagas untuk memperkuat ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan di tiga wilayah kepulauan tersebut.
Penandatanganan MoU dilakukan setelah pertemuan rutin yang berlangsung beberapa bulan terakhir. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa kesamaan kondisi ekologis menjadi dasar kerja sama tiga provinsi. “Kita selalu bicara lingkungan dan kita ini merupakan pulau-pulau kecil,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim harus diantisipasi karena berpotensi berdampak langsung pada masyarakat. “Kami juga punya persamaan ekonomi biru. Kekayaan kami adalah di laut. Kita harus jaga,” ujarnya.
Iqbal menyebut sejumlah duta besar dari Jepang, Korea, Belanda, Singapura, Malaysia, dan New Zealand menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kerja sama ini menjadi langkah tepat bagi kepemimpinan tiga provinsi. Adapun lima bidang kerja sama yang disepakati meliputi pariwisata, energi, perdagangan, ekspor-impor, dan konektivitas. “Hubungan batin juga kita akan perkuat,” paparnya.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan bahwa kerja sama ini juga bertujuan menjaga hubungan historis antara tiga wilayah. “Hari ini tandatangan MoU. Kita bangun kerja sama di beberapa bidang salah satunya pariwisata, perhubungan dan lainnya,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi skema pengembangan wilayah yang akan mulai terealisasi pada 2026. “Kita dari tiga partai yang berbeda tapi kompaknya luar biasa. Untuk rakyat dan daerah kita tidak mengenal partai,” tegasnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan dilakukan pada 26 Desember di NTT dengan melibatkan seluruh bupati dan wali kota dari tiga provinsi. “Tidak hanya daerah tapi juga para pengusaha dari berbagai asosiasi. Kadin, HIPMI, Gapensi dan itu duduk bersama lah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan melibatkan banyak pihak dan memberi manfaat bagi NTB, NTT, dan Bali. Kerja sama KR-BNN dijadwalkan mulai berjalan pada 2026 setelah seluruh proses penandatanganan PKS dan penyusunan teknis pelaksanaan rampung. “Kita juga mensiasati potensi daerah. NTT, NTB dan Bali punya tugas sebagai daerah pariwisata dan industri pengolahan dan kita perkuat itu,” ujarnya.
