Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer non database di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menolak tawaran pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK). Penolakan tersebut disampaikan menyusul tidak diangkatnya mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, Senin (5/1/2026).
Salah satu guru honorer non database Loteng, Lalu Arifullah, mengatakan persoalan utama yang dihadapi para guru bukan pada kebutuhan pelatihan kerja, melainkan ketidakjelasan status dan keberlanjutan pengabdian sebagai pendidik. “Kami ini guru. Kami ingin tetap mengabdi sebagai pendidik. Yang kami butuhkan bukan pelatihan kerja, tapi kepastian status dan keberpihakan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tidak terdatanya para guru dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdampak langsung pada keberlangsungan profesi mereka. Sejumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik terpaksa dirumahkan karena pembayaran tunjangan sertifikasi mensyaratkan terdaftar dalam database tersebut.
“Kami bukannya tidak profesional, hanya terbentur aturan karena tidak masuk Database BKN. Jumlah kami hanya 716 orang, masak tidak bisa diperjuangkan,” katanya.
Kondisi itu menimbulkan kekecewaan, terutama bagi guru yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim. Mereka juga membandingkan kebijakan pengangkatan P3K di Lombok Utara dan Lombok Timur yang dinilai lebih serius memperjuangkan nasib guru non database. “Daerah lain bisa memperjuangkan, masak kita tidak? Kami minta hati nurani pemerintah,” ujarnya.
Para guru menilai tawaran pelatihan di BLK justru memberi kesan pemerintah mendorong mereka meninggalkan dunia pendidikan, khususnya di sekolah pinggiran dan wilayah terpencil. “Kami mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim. Ketika terancam dirumahkan, yang ditawarkan justru pelatihan kerja. Lebih baik program BLK itu diberikan kepada lulusan SMA/SMK yang masih menganggur,” tandasnya.
