Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menyikapi pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp266 miliar dalam APBD tahun anggaran 2026 dengan langkah optimistis dan inovatif. Pemotongan tersebut mencapai sekitar 20 persen dari total APBD dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk bekerja lebih efisien dan efektif. “Saya sampaikan tadi kepada kawan-kawan di DPRD bahwa kita harus tetap membangun optimisme, walaupun pemotongan dana transfer ke daerah itu menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah pusat, karena ini berlaku bagi seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (3/11).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada keluhan atas pemangkasan anggaran tersebut. Ia telah menyiapkan dua strategi utama untuk menekan dampak defisit, yakni dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencari inovasi agar pelayanan publik tetap optimal tanpa membebani APBD.
“Satu, memaksimalkan PAD kita, kedua mencari inovasi-inovasi yang memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani APBD,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). “Kalau itu bisa kita lakukan, pelayanan ke masyarakat bisa kita tingkatkan, APBD kita tidak terganggu, malah kita akan mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Najmul menilai pemotongan anggaran justru menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran. “Anggaplah pemotongan APBD itu cara pemerintah untuk tanda kutip memaksa kita lah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kita,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kini tengah menyeleksi proyek-proyek yang akan diprioritaskan. Kepastian mengenai proyek yang tetap berjalan, tertunda, atau terpotong akan diketahui setelah pembahasan APBD selesai. “Kita akan tahu mana yang terpotong, tertunda, dan tidak proyeknya itu setelah permasalahan APBD ini nanti,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab KLU masih mengumpulkan seluruh usulan masyarakat terkait infrastruktur dan layanan publik. Setelah seluruh kebutuhan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, barulah dilakukan penyusunan prioritas pembangunan.
“Nanti begitu kita ketemu, ternyata kebutuhan kita itu jauh melebihi daripada keuangan kita yang ada, baru kita sisir mana yang kira-kira bisa kita lakukan pemotongan untuk sementara ini,” pungkas Najmul.
