Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) meluncurkan program Jaksa Sahabat Disabilitas dan Jaksa Sahabat Kampus di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang inklusif, Selasa. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejari Loteng, Poltekpar Lombok, dan Dinas Sosial (Dinsos) Loteng.
Kepala Kejari Loteng, Putri Ayu Wulandari, mengatakan program Jaksa Sahabat Disabilitas bertujuan memastikan kesetaraan akses layanan hukum bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan hukum, baik itu bantuan hukum, konsultasi, maupun pendampingan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Kejari Loteng bekerja sama dengan Dinsos untuk memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada jaksa dan pegawai. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan komunikasi dan berkebutuhan khusus.
Selain itu, Kejari Loteng juga meluncurkan program Jaksa Sahabat Kampus yang menyasar lingkungan perguruan tinggi melalui kolaborasi dengan Poltekpar Lombok. Program ini difokuskan pada penguatan literasi hukum serta pencegahan potensi persoalan hukum di lingkungan kampus.
“Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan pendampingan hukum, legal opinion, hingga bantuan hukum lainnya, termasuk dalam upaya pemulihan keuangan negara,” imbuhnya. Ia menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda melalui seminar dan sosialisasi isu-isu hukum aktual.
Kejari berharap melalui program tersebut, tata kelola lembaga pendidikan semakin taat hukum, profesional, dan berintegritas. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan hukum secara lebih optimal.
