Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah (Loteng) Amir menyayangkan adanya tuduhan dari oknum pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang menyatakan bahwa guru sebagai penyumbang kerugian yang cukup besar bagi negara. Mulai dari pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, pelanggaran yang menjadi temuan pemeriksaan keuangan BPK dan KPK, hingga masalah korupsi waktu.
“Tuduhan itu tidak benar. Kan kita diperiksa sama BPK mengenai dana Bantuan Operasi Sekolah (Bos). Misalnya ini harus dikembalikan, ya kita kembalikan. Ini belum dipajak, ya kita pajak, kan sudah ada berita acara pemeriksaan,” ujarnya, Rabu (2/8).
Amir yang juga Kepala Sekolah Dasar Negeri 22 Praya menyebut tuduhan yang dilontarkan oleh oknum tersebut membuat para guru merasa kecewa. Kendati demikian, dengan adanya tuduhan itu pihaknya pun tidak menampik bahwa ada dari oknum guru yang tidak disiplin, sehingga ini bisa menjadi motivasi dan evaluasi.
“Kami bersyukur ada tuduhan ini. Supaya bisa kita evaluasi, supaya rajin juga, tapi jangan menuduh semua,” tandasnya.
Terkait dengan Sistem Informasi Absensi dan Presensi (SI-SENSI) yang diterapkan bagi guru yang menjadi akar masalah statement itu dikeluarkan oknum pegawai BKPSDM, tentu dinilai masih belum relevan. Terlebih dengan kondisi jaringan yang ada di Indonesia.
“Itu kan yang ada hanya keterangan datang dan pulang, terus kalau izin atau sakit kan tidak ada yang dicentang,” pungkasnya. (fhr)
