Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Desa (Pemdes) Lantaran kecamatan Batukliang Utara merasa dirugikan atas proyek pembangunan jembatan sepanjang 80 meter di desa mereka. Diketahui, proyek itu dikerjakan oleh PT Imam Karya dengan nilai proyek Rp6,1 miliar.
Kepala Desa Lantan, Erwandi mengatakan pihak kontraktor pembangunan jembatan gantung tersebut tak pernah berkoordinasi dengan pemdes setempat. Padahal ada beberapa aset desa yang dikorbankan untuk proyek itu, mulai dari kolam renang dan akses jalan area proyek rusak.
“Di sisi lain adanya pembangunan jembatan masyarakat merasa dibantu, tapi di sisi lain pihak desa dirugikan karena adanya pengrusakan jalan dan kolam. Kita minta pihak yang bersangkutan untuk bisa diperbaiki,” katanya. Menyangkut masalah ini, pihaknya mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan pihak kontraktor, sehingga apa yang menjadi keluhan terkait proyek ini belum mendapat tanggapan.
Diketahui proyek jembatan yang menghubungi Desa Lantan dan Desa Karang Sidemen ini pelaksanaannya sejak bulan Februari lalu dengan masa kerja 240 hari. “Kita susah jalin komunikasi dengan kontraktor ini menyangkut keluhan kami, kami akan desak mereka agar bertanggung bawah terhadap aset yang sudah ada dirusak yang dirusak,” imbuhnya.
Selain itu, Erwandi juga mengecam tindakan kontraktor yang tak pernah berkoordinasi dengan pihak desa dan masyarakat sekitar. “Lama-lama kita juga geram kita diabaikan sama mereka, kita buat ribut juga nanti,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Manager Proyek Jembatan Gantung, Budi Waluyo mengatakan pihaknya membantah merubah gambar titik koordinat sehingga merusak fasilitas kolam renang yang ada di lokasi pembangunan. “Kolam renang tidak terkena jalan pendekat, kalau terkait kolam renang kami upayakan untuk tidak merusaknya,” katanya.
Dia juga menyebut, posisi pondasi jembatan gantung diklaim sesuai koordinat rencana dan gambar. Selain itu Budi juga menegaskan akan memperbaikinya fasilitas yang rusak akibat proyek jembatan tersebut. “Perihal jalan desa, akses dari gapura ke lokasi proyek yang rusak akibat pekerjaan tersebut kami akan perbaiki,” tandasnya.
Terkait dengan koordinasi dengan pihak pemdes Budi mengelak bahwa ia jarang turun ke lokasi proyek karena harus berkoordinasi dan rapat dengan pihak terkait. “Karena saya tidak selalu ada di lokasi karena keperluan rapat dengan PPK,” katanya. (fhr)
