Lombok Tengah (Inside Lombok) – Aliansi Pemuda Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Senin (7/7). Massa minta pemerintah tegas untuk penertiban vila yang dibangun tanpa izin alias ilegal di kawasan Mandalika.
Koordinator lapangan, Hijrah mengatakan pihaknya menuntut DPMPTSP melakukan penertiban dan penataan terhadap seluruh villa yang dibangun tanpa izin. Termasuk villa-villa yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan tanpa persetujuan formal dari instansi terkait.
“Kami mendesak Kepala DPMPTSP untuk menghentikan dan mengevaluasi seluruh pemberian izin kepada Penanaman Modal Asing (PMA) di bawah Rp10 miliar yang melanggar batas minimal investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak untuk melakukan audit dan transparansi terhadap seluruh proses perizinan investasi di kawasan Mandalika, serta membuka akses informasi publik tentang investor, nilai investasi, jenis usaha, dan lokasi kegiatan usaha. “Kami duga kadis ini memfasilitasi dan meloloskan izin usaha ilegal, baik dalam bentuk villa maupun PMA di bawah batas minimum,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP, Jalaludin menerangkan sejauh ini pihaknya sudah melakukan pendataan di tiga dusun dan hal itu juga sudah disampaikan kepada pimpinan. Hasil rapat yang dilakukan dengan Sekda juga sudah dipaparkan serta sudah mengambil keputusan untuk segera ditindaklanjuti. “Sedang dikaji oleh Dinas PUPR, terkait dengan tata ruang kalau kami hanya meneruskan saja,” katanya.
Jalal membeberkan, dari jumlah villa yang dibangun secara ilegal atau yang belum berizin itu setidaknya ada sekitar 200 villa. Namun kata Jalal sebagian dari jumlah tersebut sedang dalam proses pengurus izin. “Sebenarnya Dinas Perizinan memiliki tupoksi di akhir, setelah dilakukan kajian oleh PUPR, Kami tidak bisa bicara soal teknis, karena itu ada di ranah PUPR,” katanya.
Lebih lanjut, Jalal menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah membentuk satgas investasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dan tentunya untuk kemajuan Loteng.
“Satgas investasi ini sudah ada yang diketuai langsung oleh Pak Sekda, jadi itu bisa diurus. Jadi kita punya pandangan yang sama dengan teman-teman yang aksi itu untuk mempercepat investasi untuk kemajuan Loteng,” tandasnya. (fhr)
