Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengungkap adanya praktik titip menitip guru oleh kepala sekolah dalam tata kelola tenaga pendidik di Lombok Tengah (Loteng) . Hal tersebut disampaikannya saat acara pelantikan kepala sekolah di Loteng, Jumat (30/1), menyusul ditemukannya ketidakseimbangan antara kebutuhan riil sekolah dan pengaturan jam pelajaran.
Pathul Bahri menjelaskan, setelah jam pelajaran diatur berdasarkan rombongan belajar (rombel), muncul kelebihan guru di sejumlah sekolah. “Begitu jam pelajaran diatur dan dihitung sesuai rombel, idealnya satu rombel 28 jam. Tapi di lapangan ada yang keliru dan berujung pada kelebihan guru,” ujarnya.
Ia memaparkan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Loteng saat ini mencapai 15.961 orang, dengan 2.512 di antaranya merupakan guru berstatus PNS. Selain itu, terdapat 5.150 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan 3.467 orang berstatus guru.
Di luar itu, pemerintah daerah (Pemda) juga mencatat sebanyak 4.540 tenaga honorer dan lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd), termasuk 1.527 guru paruh waktu. Namun demikian, masih terdapat sekitar 715 tenaga guru yang belum terakomodasi dalam skema pengangkatan.
“Ini realitas yang harus kita hadapi. Ada dinamika di lapangan, mulai dari praktik penitipan guru ke kepala sekolah, hingga faktor kedekatan dan keluarga,” katanya.
Pathul Bahri juga menyinggung tingginya jumlah lulusan pendidikan dari berbagai perguruan tinggi, baik lokal, nasional, maupun luar negeri. Ia menyebut setiap tahun terdapat lulusan baru dari sekitar 15 perguruan tinggi yang berpotensi masuk ke sektor pendidikan. “Pertanyaannya, ke mana anak-anak kita ini akan mengajar?” ujarnya.
Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan kebutuhan pembiayaan tenaga yang sudah ada mencapai sekitar Rp16 miliar, dengan rata-rata insentif hanya Rp300 ribu per orang. Anggaran tersebut belum termasuk kebutuhan pegawai di dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Ketahanan Pangan, PUPR, Perkim, Perpustakaan, dan Lingkungan Hidup. Ia menegaskan pemerintah daerah harus realistis dan tidak bisa sembarangan mengangkat pegawai baru tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau bicara pendapatan daerah, saya tidak berani mengangkat asumsi. Kita harus realistis,” tegasnya.
