Lombok Tengah (Inside Lombok) – Penanganan kasus pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) didorong agar bisa diselesaikan mulai di tingkat desa. Pasalnya, selama ini pemerintah desa dinilai kurang berperan di dalam penanganan kasus pernikahan anak. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya kasus pernikahan anak di Lombok Tengah.
Gagasan itu salah satunya disampaikan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) sebagai salah satu pegiat perlindungan perempuan dan anak yang telah menjalankan beberapa program di Loteng. “Kami berharap di tingkat desa ada mekanisme atau penyelesaian sendiri di dalam menghadapi kasus pernikahan anak. Karena di tingkat desa sudah ada Bhabinkamtibmas, Babinsa, lembaga adat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga ada forum anak tingkat desa,” ujar Direktur Program YGSI, Nurjihatul Rizkiah.
Dikatakan, tren kasus pernikahan anak di Loteng mengalami peningkatan di tahun 2025. Di bulan Mei lalu bahkan terjadi lima kasus pernikahan anak di satu desa parahnya terjadi dua kasus dalam satu hari saja. “Apa yang salah. Makanya kita buat kegiatan untuk mengevaluasi alur layanan ini. Sebenarnya ini salahnya di mana. Ini dihadiri Kadus, kades dan sejumlah pihak terkait,” katanya.
Ini upaya untuk membantu UPTD PPA Loteng kewalahan dalam menangani laporan kasus pernikahan anak yang mengalami lonjakan pasca pernikahan anak yang viral belum lama ini. “Biar tidak numpuk kasusnya di tingkat kabupaten di UPTD PPA. Karena kabupaten sumber dayanya sedikit dengan begitu banyak laporan dari desa yang ditangani,” imbuh Rizkiah.
Menurutnya, mencegah nikah dini di tingkat desa seharusnya dianggap lebih mudah terlebih desa memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menangani kasus pernikahan anak. “Sebisa mungkin desa ini menyelesaikan kasusnya sendiri dengan sumber daya yang ada,” katanya. (fhr)
