Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SD dan SMP agar tidak lagi mengangkat guru honorer mulai Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta berkaitan dengan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Loteng, Lalu Hilim, mengatakan surat edaran itu disusun berdasarkan rujukan undang-undang dan telah diterapkan sejak awal tahun. “Kami sudah mengeluarkan surat edaran sesuai rujukan UU ASN. Sejak Januari 2025 lalu tidak ada lagi pengangkatan honorer di sekolah, dan kebijakan ini sudah berjalan,” ujarnya, Rabu (29/10).
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap seluruh guru honorer yang masih aktif. Pendataan tersebut merupakan bagian dari proses transisi menuju sistem ASN yang lebih tertata sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Undang-undang 20 tahun 2023 ini sudah jelas. Namun kebijakan yang bersinergi. Banyak guru yang belum lulus seleksi PPPK kemarin, dan mereka akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Hilim menegaskan, Dinas Pendidikan hanya bertugas melakukan pendataan, bukan melakukan pengangkatan tenaga honorer baru. Data yang dikumpulkan akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan inventarisasi. “Kami hanya diberi tugas untuk mendata. Prosesnya sedang berjalan untuk kami sampaikan bagian SDM. Karena memang ada perbedaan data antar kecamatan, jadi perlu verifikasi agar tidak terjadi ketimpangan,” terangnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengkaji optimalisasi sumber daya manusia (SDM) di setiap sekolah agar pembagian tugas guru menjadi lebih efektif. “Jadi kami analisis pembagian tugas agar SDM yang ada bisa dioptimalkan di masing-masing satuan pendidikan,” tutupnya.
