Lombok Tengah (Inside Lombok) – Puluhan masyarakat petani tembakau dari Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menyampaikan keluhan terkait dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai tidak berpihak kepada petani.
Juru Bicara Masyarakat Petani, Hamzanwadi mengatakan selama ini para petani tidak merasakan dampak dari alokasi anggaran DBHCHT yang dikucurkan oleh pemerintah ke Loteng seperti untuk membangun infrastruktur untuk memudahkan petani tembakau. “Seharusnya DBHCHT untuk kesejahteraan petani tembakau seperti pembangunan irigasi yang memadai. Ada juga jalan usaha tani untuk memudahkan petani,” ujarnya, Senin (19/5).
Hamzan menegaskan, pihaknya menyoroti penggunaan anggaran DBHCHT justru untuk membenahi gedung KIHT yang ada di desa barabali yang tidak mendatang hasil untuk cukai tembakau. “Harusnya DBHCHT ini digunakan untuk mendukung para petani, misalnya untuk menyediakan demplot bibit yang dibagikan gratis untuk para petani, kenapa tidak juga digunakan untuk mensubsidi Pupuk untuk petani,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada DPRD Loteng untuk mendukung aspirasi petani dengan mendorong membuat Peraturan Daerah (Perda) atau perbup sebagai patung hukum pengelola DBHCHT.
“Perda ini untuk memproteksi petani tembakau agar tidak dimainkan oleh para tengkulak yang mengaku menjadi pengusaha tembakau yaitu Perda atau Perbup sebagai payung hukum turunan dari PMK Nomor 72 Tahun 2024 sesuai karakteristik Daerah agar pemanfaatan dan penggunaan DBH-CHT lebih terarah,” tuntutannya.
Selain itu mereka juga meminta Pemda Loteng segera memiliki data base luas lahan dan jumlah hasil panen tembakau. Pembagian DBHCHT kepada SKPD harus berdasarkan kebutuhan real petani dan buruh tani. “Tahun ini Loteng mendapatkan alokasi Rp94 miliar. Maka kami bersama masyarakat mengawal pengalokasian Anggaran DBHCHT,” tandasnya.
Berikut Daftar OPD di Loteng yang mendapatkan Alokasi Anggaran DBHCHT berdasarkan Pagu 2025 (SK Gubernur 900.1-715/2025) Dinas Pertanian Rp19.657.597.700, Dinas Perdagangan Rp7 miliar, Satpol PP Rp1,2 Miliar, Dinas Sosial Rp831.000.000. Dinas Ketenagakerjaan atau BLK Rp1.622.993.400, BPJS Ketenagakerjaan Rp1.349.600.000, Dinas Kesehatan Rp44.126.622.350, Rumah Sakit Umum Daerah Rp2.152.245.050, Dinas PUPR Bidang Bina Marga Rp7.925.417.500, Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Rp7 Miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp600.000.000, Baperida Rp400.000.000, Dinas Ketahanan Pangan Rp660.395.000. (fhr)
