Lombok Tengah (Inside Lombok) – Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disuarakan DPP Partai Golkar memunculkan beragam respons publik. Isu tersebut dinilai berpotensi meminggirkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), HM Nursiah menanggapi wacana tersebut dari sisi kepartaian dan demokrasi.
HM Nursiah mengatakan, sebagai kader partai, dirinya secara struktural akan mengikuti keputusan yang diambil oleh partai. Menurutnya, arah kebijakan dan sumber kekuasaan partai berada di tingkat pusat. “Jadi secara kepartaian, kami tunduk pada keputusan partai,” ujar Nursiah.
Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait wacana tersebut. Proses pembahasan masih berada pada tahap penjajakan dan pengumpulan pandangan dari berbagai pihak. “Prosesnya masih dalam tahap pembicaraan dan wacana. Belum ada sikap resmi karena kami masih menjangkau, mendengar, dan mengkaji berbagai masukan,” katanya.
Wabup yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Lombok Tengah itu menyebut respons masyarakat menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan. Ia menilai aspirasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem demokrasi.
“Ini memang sangat bergantung pada respons publik. Kan dalam negara demokratis, kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, kami mendengar dulu suara masyarakat. Jika responnya tidak baik, tentu itu akan menjadi pertimbangan serius,” ucapnya.
Nursiah menambahkan, seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan partai di tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap. “Tentu ini akan kami sampaikan ke pimpinan partai di pusat,” tandasnya.
