Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah tersebut. Dari total 127 BUMDes yang tercatat, sebagian besar belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kepala Dinas DPMD Lombok Tengah, Lalu Rinjani, menjelaskan bahwa kondisi BUMDes di wilayahnya sangat beragam. “Ada 28 BUMDes yang bagus, sudah berbadan hukum, pengurusnya aktif, dan memberikan kontribusi PADes bagi desa,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, terdapat 48 BUMDes yang meskipun sudah berbadan hukum dan memiliki pengurus aktif, belum mampu memberikan kontribusi nyata. “Kemudian ada 58 BUMDes lainnya yang pengurusnya ada, tetapi stagnan. Ini yang akan kita panggil hari ini dan besok,” jelasnya.
Pemanggilan ini, kata Rinjani, bertujuan untuk menindaklanjuti kondisi stagnasi tersebut sekaligus memberi perintah kepada kepala desa agar segera menggelar Musyawarah Desa (Musdes) guna melakukan penyegaran kepengurusan BUMDes. “Sebagai penanggung jawab, kepala desa akan kita panggil untuk membenahi manajemen dan memastikan BUMDes bisa kembali aktif,” tambahnya.
Ia menuturkan bahwa penyebab ketidakaktifan BUMDes beragam, mulai dari pinjaman macet, pengurus yang tidak lagi aktif, hingga kepemimpinan yang terlalu lama. “Ada pengurus yang ke luar negeri, ada juga yang mengalami kredit macet, jadi tidak bisa bergerak lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rinjani menegaskan bahwa penganggaran untuk BUMDes tidak dilakukan setiap tahun, melainkan melalui mekanisme penyertaan modal desa, seperti halnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Misalnya, pada tahun 2023 BUMDes diberikan modal Rp100 juta. Ada yang kemudian membangun usaha tenun seperti di Sukarara, atau mengelola lapangan futsal dan ketahanan pangan seperti di Selebung,” jelasnya.
DPMD berharap hasil evaluasi ini dapat mendorong revitalisasi BUMDes agar kembali menjadi motor penggerak ekonomi desa. “Kami ingin memastikan BUMDes benar-benar menjadi lembaga ekonomi desa yang produktif, mandiri, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
