Lombok Tengah (Inside Lombok) – Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan di media sosial usai rapat koordinasi. Klarifikasi disampaikan pada Selasa (10/2) untuk meluruskan narasi yang dinilai tidak mencerminkan konteks pernyataannya.
Pathul menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kebijakan publik dengan memaparkan data dan skala Program MBG sebagai program nasional. Menurutnya, sejumlah unggahan di media sosial menilai seolah-olah ia mewajarkan kasus keracunan makanan serta menyudutkan insan pers.
“Dalam konteks kebijakan publik, saya menyampaikan data dan informasi mengenai skala Program Makan Bergizi Gratis sebagai program nasional, termasuk jumlah penerima manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan Program MBG menyasar sekitar 60 juta anak Indonesia setiap hari yang dilayani oleh 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, serta membuka hingga satu juta lapangan kerja.
“Dengan 60 juta penerima setiap hari dan membuka lapangan baru sekitar 1 jt org terus karena ada kasus keracunan sekitar 15 orang akan membuat program ini berhenti? Kasus keracunan itu jg tertangani sehingga tidak sampai ada yang meninggal dunia, sehingga perlu pengawasan perlu lebih ditingkatkan serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program ini, termasuk rekan-rekan media juga sehingga apabila ada kasus untuk jangan terlalu membesar-besarkan persoalan agar tidak membias,” imbuhnya.
Pathul menegaskan pernyataannya tidak dimaksudkan untuk mengecilkan atau mewajarkan kejadian tertentu, melainkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan cakupan program secara nasional. Ia juga menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan pers.
“Saya menghormati kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang. Kritik dan masukan tetap kami butuhkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Terkait framing pemberitaan, Pathul mengajak media dan masyarakat menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan informasi yang utuh, berimbang, dan berbasis data. Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat terus terjalin secara konstruktif.
“Pemerintah, pers, dan masyarakat adalah satu kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas perbedaan sudut pandang,” pungkasnya.
