Lombok Tengah (Inside Lombok) – Realisasi pajak daerah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga akhir September 2025 mencapai Rp227,63 miliar atau sekitar 89,06 persen dari target Rp255,59 miliar. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja pendapatan daerah yang didorong melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng, Baiq Aluh Windayu, mengatakan salah satu inovasi unggulan yang dijalankan adalah program Sambang Pajak Desa (Sapa Desa). Program ini menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat di desa-desa untuk edukasi, konsultasi, dan pembayaran pajak.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui Sapa Desa, kami bisa mendengarkan langsung kendala dan memberikan solusi di tempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran pajak yang lebih baik,” ujarnya, Selasa (14/10).
Selain itu, pihak Bapenda Loteng mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pajak Daerah (Satgas PD) yang aktif melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan pada sektor pajak restoran, hotel, parkir, hiburan, serta Mineral Batuan Logam Berat (MBLB). “Satgas Pajak Daerah kami bekerja maksimal di lapangan untuk memastikan setiap potensi pajak benar-benar tergali secara adil dan transparan,” imbuh Baiq Aluh.
Pada tahun 2025, Bapenda Loteng mulai mengelola Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Sinergi dengan Bapenda Provinsi NTB juga terus dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan, operasi gabungan, dan penagihan lapangan bersama.
Kerja sama pengawasan turut diperkuat dengan Kejaksaan Negeri Loteng melalui sosialisasi sistem Online Transaction Monitoring (OTM) kepada wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran. “Sistem OTM memungkinkan setiap transaksi terpantau secara digital, sehingga transparansi dan akurasi pelaporan pajak semakin terjamin,” tegasnya.
Bapenda Loteng juga melakukan pembaruan dan validasi data wajib pajak secara berkala untuk menjaga akurasi potensi pendapatan. Dengan capaian yang mendekati target, pihak Bapenda optimistis mampu menutup tahun 2025 dengan realisasi pajak daerah mencapai 100 persen. “Upaya kolektif antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di Loteng,” tandas Baiq Aluh.
