Lombok Tengah (Inside Lombok) – DPRD Lombok Tengah (Loteng) mencatat sebanyak 2.942 usulan masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dalam Musrenbang RKPD di Swisbel Hotel, Rabu (8/4). Usulan tersebut didominasi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan UMKM, mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Loteng, Lalu Sarjana, mengatakan total usulan tersebut menjadi indikator besarnya ekspektasi publik terhadap pembangunan. “Total usulan yang terhimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD mencapai 2.942. Ini mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan,” ujarnya.
Ia merinci, dari total usulan tersebut terdapat 528 di bidang infrastruktur, 283 pendidikan, 54 kesehatan, 201 ekonomi dan UMKM, serta 1.876 usulan di bidang lainnya. Menurutnya, dominasi sektor infrastruktur menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap pemerataan pembangunan dasar di masyarakat.
Selain itu, Sarjana menyebut layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta penguatan ekonomi rakyat menjadi perhatian utama. “Ini pesan kuat bahwa masyarakat masih membutuhkan infrastruktur layak, layanan dasar berkualitas, serta penguatan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah politisi PKB tersebut.
Ia menilai pokir DPRD tahun 2027 selaras dengan visi pembangunan daerah “MASMIRAH”, terutama dalam mendorong kemandirian melalui penguatan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif seperti UMKM dan pertanian. Peningkatan daya saing juga difokuskan melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. “SDM yang sehat, cerdas, dan terampil akan menjadi kekuatan utama daerah,” katanya.
Sarjana juga menekankan bahwa seluruh usulan tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Selain itu, aspek sosial dan budaya tetap menjadi perhatian agar pembangunan sejalan dengan nilai kebersamaan, toleransi, dan kearifan lokal.
Sarjana mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan pokir tersebut dalam penyusunan RKPD 2027. “Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
