Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat penurunan angka kemiskinan dari 13,44 persen pada 2021 menjadi 10,68 persen pada akhir 2025. Meski demikian, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di daerah tersebut, meskipun produksi hasil pertanian tergolong tinggi.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, mengatakan penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Namun, ia mengakui mayoritas masyarakat pada desil satu dan dua masih berasal dari sektor pertanian. “Penurunan ini hasil kolaborasi semua pihak, tapi kita akui penyumbang kemiskinan terbesar masih dari sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tingginya produksi pertanian, khususnya beras, belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengolahan hasil pertanian yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi. “Produksi kita tinggi, tapi belum mampu mendongkrak PDRB yang sudah mencapai Rp23 triliun. Karena itu, perlu ada industri atau pabrik pengolahan hasil pertanian,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menetapkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan petani serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Ini tentunya nanti bisa memberikan daya dorong terhadap pergerakan ekonomi di level bawah khususnya di masyarakat. Disatu sisi, seiring waktu tentu tugas-tugas kita semua dalam menggerakan bidang lainnya juga, seperti bidang kesehatan,” tambahnya.
Pemerintah daerah menilai penguatan sektor hilirisasi pertanian menjadi langkah penting untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lombok Tengah.
