Mataram (Inside Lombok) – Perencanaan, persiapan dan Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) Bendungan Mujur yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan dimulai sekitar bulan Juli tahun ini. Mengingat proyek bendungan tersebut menjadi program prioritas pemerintah, lantaran menjadi bagian dari proyek pengadaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di NTB.
Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I), Tampang menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Loteng terkait LARAP proyek tersebut. Mengingat sebelumnya proses tersebut sempat tertunda karena beberapa persoalan.
“Iya (mau LARAP lagi, Red), karena kemarin belum. Bulan-bulan Juli ini (akan dilaksanakan). Harapan kami Pemprov NTB atau pemkab bentuk tim sosialisasi,” ujar Tampang, Senin (12/6).
BWS NT I disebutnya sudah pernah melakukan LARAP di tahun 2022, tetapi faktanya dari 5 desa di sekitar lokasi pembangunan, ada salah satu desa terdampak langsung untuk relokasi dan itu akan menjadi daerah genangan bendungan atau waduk, yakni Desa Lelong.
Untuk LARAP sendiri semua desa harus menyetujui rencana pembangunan bendungan tersebut. Namun jika ada desa atau pihak terdampak yang melayangkan protes atau penolakan, maka proses tersebut belum bisa berjalan.
“Karena LARAP itu bagian dari pada kelengkapan, tahap dokumen lingkungan. Ketika kita membahas dokling (dokumen lingkungan) yang ada di dalam notulen rapat LARAP itu, bahwa ada masyarakat entah satu kampung atau satu orang menolak, itu akan menjadi catatan dokling,” terangnya.
BWS NTB I sendiri tetap menyiapkan program lanjutan untuk LARAP tersebut tahun ini, sehingga jika nanti semua desa sudah setuju maka bisa dilaksanakan. Namun jika masih ada yang menolak maka dipastikan tidak bisa dilanjutkan.
“Sehingga waktu itu kami diskusi sampaikan ke Pak Bupati. Kalau kami tidak dibantu sosialisasi, kami tidak bisa. Karena faktanya dari kades di sana menyampaikan setiap orang dari pemerintahan, kita sudah dilihat ‘busuk’. Tapi ada juga yang pro, itu yang kondisi sekarang Bendungan Mujur,” jelasnya.
Dilanjutkan Tampang, pada prinsipnya BWS maupun Kementerian PUPR tidak akan menghentikan pembangunan Bendungan Mujur. Bahkan pihaknya akan melakukan LARAP tahun ini. Mengingat rencana pembangunan Bendungan Mujur sudah dilakukan sejak lama dan sudah dilakukan LARAP beberapa kali oleh Pemprov atau Pemkab.
“Kalau di kami baru tahun ini. Bukan barang baru, justru saya dapat Bendungan Mujur itu jauh lebih dulu di bahas, dibanding bendungan-bendungan yang lain yang sudah jalan. Karena manfaat bendungan mujur itu, salah satu manfaat untuk meng-cover Lombok Tengah bagian selatan,” bebernya.
Pasalnya jika tidak jadi rencana pembangunan Bendungan Mujur tersebut akan merugikan. “Ya rugi (kalau tidak diwujudkan), cuma persoalannya itu tadi, kami tidak bisa masuk kalau persoalannya masyarakat apalagi satu kampung,” pungkasnya. (dpi)
