Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kepala Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Pinang Selatan, Arik Nugraha, membantah pernyataan Koordinator Kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Praya terkait masih adanya mitra yang tinggal di area dapur yang disewa Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp6 juta per hari.
Arik menegaskan bahwa informasi tersebut keliru. Menurutnya, ruangan yang dihuni mitra MBG saat ini tidak termasuk dalam denah dapur yang diajukan ke BGN, meskipun lokasinya berada dalam satu kawasan.
“Saya bantah pernyataan korcam itu. Denah dapur yang diajukan ke BGN itu tidak termasuk ruangan yang ditinggali sekarang, meski satu area dengan dapur,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (25/11).
Ia menjelaskan bahwa mitra yang menempati salah satu ruangan di area tersebut masih dalam proses pembangunan rumah di belakang dapur. Karena itu, pihaknya telah memberikan teguran namun masih memberi toleransi sementara.
“Saya sudah tegur memang mitra, tapi katanya masih bangun rumah di belakang dapur ini. Kalau sudah jadi rumahnya baru bisa pindah, targetnya tahun depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator SPPI Kecamatan Praya, Ahmad Wilyan Pratama, menyoroti masih adanya mitra penyedia makan bergizi yang tinggal di rumah yang telah beralih fungsi menjadi dapur MBG. Ia menyebut temuan tersebut terjadi di beberapa SPPG wilayah Praya.
“Seharusnya mitra tidak boleh tinggal di SPPG atau dapur karena itu sudah disewa oleh BGN,” katanya.
Ahmad menilai bahwa keberadaan penghuni di area SPPG mengganggu profesionalitas dan standar layanan penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan teguran dan siap melaporkan ke BGN jika tidak ada perubahan.
“Negara sudah mengeluarkan uang sekitar Rp6 juta per hari untuk sewa, tapi mereka masih menempati rumah itu. Ini tidak profesional,” tandasnya.
